Inimedan.com
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan, tanpak kurang difungsikan sebagaimana mestinya. Dalam waktu belakangan ini, gedung yang cukup mewah itu kelihatan sepi layaknya gedung tak berpenghuni. Pasalnya anggota dewan yang biasanya menghuni gedung itu sedang “gila” pelesiran ke luar provinsi.
Kosongnya gedung DPRD Sumut itu akhir-akhir ini, karena seluruh anggota dewan (baik komisi maupun fraksi) lebih memilih Kunker (kunjungan kerja) keluar provinsi, sehingga tak satupun wakil rakyat yang bisa melayani masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke lembaga legislatif.
Seperti yang terjadi, Kamis (26/10), puluhan massa pengunjuk rasa yang menamakan dirinya DPP-ANJ (Dewan Pimpinan Pusat Aktivis Nelayan Jayantara Indonesia) yang memprotes sulitnya mengurus Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), terpaksa pulang dengan rasa kecewa, karena tidak ada satupun dewan menerima aspirasi mereka.
Begitu juga warga masyarakat dari Humbahas (Humbang Hasundutan) yang ingin menemui pimpinan dewan memohon perlindungan hukum, karena areal perkebunan mereka dibabat oleh oknum-oknum preman yang diduga suruhan perusahaan besar dari daerah itu. Tapi lagi-lagi mereka terpaksa pulang dengan kekecewaan, karena tidak ada seorangpun pimpinan maupun anggota dewan yang hadir di rumah rakyat yang megah itu.
Dari data ataupun jadual yang diperoleh wartawan, kegiatan komisi-komisi di DPRD Sumut pada bulan Oktober 2017 tercatat, bahwa Komisi A melakukan Kunker ke Provinsi Bali bersama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) Sumut, Satgas Pemberantasan Narkoba Provsu, Asisten Administrasi Pemerintahan Sekdaprovsu untuk melihat tahanan narkoba di daerah itu .
Begitu juga Komisi B melakukan kunjungan ke Denpasar Bali bersama Dinas Kehutanan Provsu, guna melihat-lihat permasalahan pengelolaan hutan mangrove di daerah itu. “Ya, kami Komisi B sedang di Bali, untuk melihat-lihat hutan mangrove. Kita ingin meniru cara Pemprov Bali mengelola hutan mangrove di Sumut,” kata anggota Komisi B Wasner Sianturi ketika dihubungi melalui telepon.
Sementara itu, Komisi C melakukan Kunker ke Badan Pembinaan BUMN Provinsi DKI Jakarta bersama Biro Prekonomian, Setdaprovsu, PT KIM, PT Bangun Askrida dan PT Dhirga Surya dan dilanjutkan ke kantor GAIKINDO di Jakarta bersama Badan Pengelolaan Pajak dan Ristribusi daerah Provsu.
Lain halnya Komisi D seyogianya melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan Provsu dan Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan PT Organda Sumut terkait pembahasan keberadaan terminal dengan trayek antar kabupaten/kota. Tapi tak satupun anggota Komisi D yang hadir, karena masih berada di Bali dan sebahagian di Palembang bersama Banggar (Badan Anggaran) dewan.
Sedangkan Komisi E melakukan Kunker bersama Dinas Kesehatan Provsu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu dan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah I Sumbagut ke Provinsi Papua Barat, untuk melihat pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Perda Budaya, penggunaan dana desa, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Perusahaan-perusahaan di Papua Barat.
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman melalui teleponnya tidak diangkat. Namun dari informasi yang diperoleh dari anggota dewan yang tidak mau namanya ditulis membenarkan seluruh anggota dewan berada di luar Provinsi, yakni ke Provinsi Bali, Papua Barat, Palembang dan DKI Jakarta.
Hal itu juga diakui Kabag Humas DPRD Sumut Benny Miraldi SH tidak adanya anggota dewan hadir ke gedung dewan, dikarenakan sedang ada kegiatan diluar Provinsi. “Dewan sedang Kunker keluar, begitu juga 48 anggota Banggar sedang menggelar rapat di Palembang,” sebutnya.
Dalam rapat Banggar tersebut, katanya, juga ikut Sekretaris Dewan (Sekwan) Erwin Lubis, sehingga gedung dewan hanya tinggal para staf dan Kabag-kabag. “Pak Sekwan juga ikut dalam rombongan rapat Banggar tersebut,” sebutnya tanpa menjelaskan kenapa mesti Banggar menggelar rapat jauh-jauh ke Palembang,[Adi]
Komentar