IPW Desak Kapolri Copot Kapolresta Medan

1 Feb 2016 Peristiwa
Kapolresta Medan Kombes Matdiaz Kusin

INIMEDAN – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mendesak Kapolri Jendral Badroddin Haiti segera mencopot Kapolresta Medan Kombes Pol Mardiaz Kusin.

Hal itu, kata Neta, lantaran bentrokan antar ormas kepemudaan (OKP) yang terus terjadi menunjukkan Kapolresta Medan dan Kapolda Sumatera Utara (Sumut) tidak punya wibawa.

“Seharusnya mereka mampu bertindak tegas menyapu bersih oknum-oknum OKP yg menjadi biang bentrokan. Karena Kapolresta Medan dan Kapolda Sumut tidak punya wibawa dan tidak mampu mengendalikan situasi, Kapolri harus segera mencopot keduanya dan mengganti dengan perwira yang mampu menjaga kamtibmas kota Medan dengan kondusif,” kata Neta S Pane, Senin (1/2/2016).

Menurutnya, Kapolri Jenderal Badroeddin Haiti yang pernah menjadi Kapolda Sumut tentu mengetahui kelemahan Kapolresta Medan dan Kapolda Sumut hingga bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila PP dan IPK terjadi.

“Sangat disayangkan kepolisian di Medan tidak peka, sehingga kerusuhan meletus akibat bentrokan dua OKP. Kepolisian juga membiarkan salah satu kelompok OKP melakukan konvoi tanpa ada pengawalan aparat keamanan,” sambung Neta.

Lanjutnya, semua orang di Sumut tahu persis bahwa antara PP dan IPK adalah musuh bebuyutan, yang selalu bertikai sejak lama. Tapi kenapa Kapolresta Medan dan Kapolda Sumut membiarkan salah satu OKP itu konvoi tanpa pengawalan aparat.

“Di mana intelijen kepolisian dan apa kerja mereka jika tidak mampu mendeteksi manuver yang akan dilakukan OKP tersebut. Padahal konvoi itu melibatkan 160 orang, 10 mobil, dan 60 sepedamotor,” ujarnya.

Lebih jauh lagi Neta berpendapat, jika setiap kali terjadi bentrokan, akibatnya investor dan wisatawan pun takut datang ke Kota Medan.

“Sangat disayangkan kenapa bentrokan demi bentrokan dibiarkan terjadi. Sepertinya Kapolresta Medan maupun Kapolda Sumut tidak mampu menjaga keamanan Medan,” tandas Neta. [MUL]

loading...

© 2015 IniMedan.com. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.