inimedan.com-Medan.
Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Gerindra Haji Muhammad Subandi, sangat menyetujui dan mendukung rencana Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN ) Kota Medan.
Menurut HM.Subandi, sebenarnya BNN Kota Medan sudah dari dahulu harus dibentuk. “Jadi kalau Bobby Nasution sekarang mau membentuk BNN, yah agar disegerakan. Karena Medan merupakan ibukota provinsi Sumatera Utara yang frekuensi peredarannya cukup tinggi,” ungkap HM.Subandi kepada wartawan, Senin (18/10) di gedung dewan.
Diungkapkan oleh HM.Subandi, bahwa sampai saat ini di Medan belum ada BNN nya. “Jadi saya sangat setuju dan minta agar disegerakanlah pembentukan BNN Kota Medan dan masalah BNN perlu perhatian.
“Saatnya sekarang pemerintah Sumut harus keras, karena kita malu dimana saat ini kita sudah berada pada renking Satu dalam pemakaian Narkoba, juga rengking satu dalam peredarannya. Seperti ditampar kita, sekarang kita sedang berteriak teriak Sumut bermartabat, tapi disatu sisi ditempat kita lagi marak-maraknya Narkoba, kan ini bertentangan,” tegas Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara itu.
Disebutkan oleh HM.Subandi, bahwa sekarang ini Lapas itu isinya rata-rata pengguna Narkoba. “80 persen Lapas itu isinya pengguna narkoba. Nah, sangat kita sayangkan juga bahwa Lapas saat ini menjadi lokasi peredaran narkoba. Kita gak tau dari mana kok bisa masuk,” kata HM.Subandi.
“Tapi katanya Lapas lebih nyaman untuk peredaran narkoba. Ini makanya perlulah semua aparat seperti Menkumham agar lebih keras lagi.karena tidak lagi menjadi rahasia umum, kalau di Lapas katanya lebih nyaman makai dan pengedarnya, “ sebut HM.Subandi lagi.
Penindakan terhadap kasus narkoba oleh Polisi dan Kejaksaan dan aparat-aparat terkait harus mendapat dukungan dari warga masyarakat. “Nah ini harus juga kita suport dan kita awasi. Hukuman kepada pengguna narkoba harus tepat, jangan kalau dia itu yang seharusnya di rehabilitasi, malah dimasukan dalam penjara. Ini yang membuat penjara pun jadi cepat penuh. Lagipun bagi orang yang harusnya di rehab tapi masuk penjara, ini bukan malah sembuh, malah tambah parah,” sebutnya.
Diungkapkan oleh HM.Subandi, dalam masalah Rehabilitasi, pemerintah perlu hadir disini, karena rakyat tidak akan mampu membayar biaya rehab itu yang biayanya begitu mahal. “Jadi pemerintah perlu tampil dan kami dari Komisi A mendukung dan mendorong pemerintah Sumatera Utara. Insyaallah kedepan tahun 2022 akan di anggarkan untuk membangun panti rehabilitasi oleh pemerintah Sumatera Utara,” tegas HM.Subandi lagi.
“Kalau ada perhatian pemerintah kota Medan untuk membentuk BNN, ayok kita tanggung bersama sama dalam rangka menurunkan frekuensi Narkoba di Sumatera Utara dan di Medan,” sebut HM.Subandi. Ditambahkannya, kalau kita bersama sama ingin bergerak, maka saya yakin rengking bisa cepat turun, dari rengking Satu itu bisa turun.,” katanya lagi menutup keterangannya. *imc-01#
