Inimedan.com-Medan.
Menurut Rizki akbar mahasiswa Universitas syiah kuala banda aceh. Aneh rasanya melihat DPRD Dapil Medan Labuhan begitu sibuk mengurus polemik PT Agro Raya Mas. Mulai dari kunjungan kerja ke perusahaan, perhitungan pajak, hingga urusan CSR yang konon katanya untuk masyarakat. Semua terlihat serius, seolah-olah inilah masalah paling mendesak yang sedang melanda kota. Padahal, rakyat setiap hari berhadapan dengan persoalan jauh lebih nyata: banjir.
Warga Sei Mati dan sekitarnya sudah terlalu sering merasakan penderitaan akibat air yang meluap, rumah yang tergenang, dan lingkungan yang tidak kunjung diperhatikan. Banjir bukan datang setahun sekali, tetapi bisa berulang kali dalam sebulan. Namun, entah kenapa persoalan sebesar itu tidak pernah menjadi prioritas pembahasan DPRD. Sementara itu, perusahaan yang terbakar lalu berencana beroperasi kembali malah jadi bahan rapat dan kunjungan resmi.
Warga yang menolak pun tampak hanya dijadikan legitimasi bahwa DPRD dapil medan labuhan hadir mendengar suara rakyat. Tapi mari jujur: apakah benar mereka peduli? Atau ini hanya permainan akal-akalan, tempat DPRD dan pihak perusahaan saling lempar wacana demi menjaga citra masing-masing?
Kita tidak butuh DPRD yang sibuk mengurusi pabrik. Kita butuh DPRD yang hadir dengan solusi konkret atas masalah banjir yang setiap saat mengancam warga. Pabrik bisa dibangun kapan saja, tapi bagaimana dengan rumah-rumah yang rusak karena air yang tak tertangani? Bagaimana dengan anak-anak yang tidak bisa sekolah karena jalan berubah jadi sungai?
Persoalan banjir adalah luka lama yang sampai hari ini tidak pernah dijahit. Namun yang lebih menyakitkan adalah ketika DPRD lebih memilih mengutak-atik laporan pajak perusahaan daripada mendengar jeritan warga yang kakinya terendam air kotor.
Kalau DPRD dapil medan labuhan masih punya rasa malu, hentikan drama soal PT Agro Raya Mas. Turunlah ke lapangan, lihat sendiri bagaimana banjir merendam Sei Mati dan kawasan Medan Labuhan. Itulah pekerjaan utama, itulah mandat rakyat. Bukan sibuk jadi penjaga kepentingan pabrik.
Kalau DPRD masih punya rasa malu dan tanggung jawab:
1. Hentikan drama soal pabrik dulu, apinya sudah padam, korbannya minimal; yang nyata adalah genangan air.
2. Berpijak ke kenyataan: turun, lihat banjirnya; temui warga, bantu solusi konkret.
3. Pertanyakan Amdal dan limbah: jika limbah tidak mencemari, buktikan. Jika tidak punya Amdal, apalagi?
4. Urus real problem rakyat: banjir membabi buta adalah crisis kepemimpinan lingkungan dan urban planning itu barulah mandat DPRD.
Penulis : Rizky Akbar
