Inimedan.com-Taput Penagihan Pajak Bumi Bangunan ( PBB ) di Kabupaten Tapanuli Utara diterapkan seiring dengan penyaluran beras bantuan sosial kepada yang tercantum sebagai penerima. Namun berbeda dengan di beberapa kabupaten di Indonesia yang situasinya bergejolak karena adanya kebijakan menaikkan pajak ratusan persen, di Taput tagihan PBB sepertinya tidak mengalami kenaikan yang berarti.
Hal itu diketahui kontributor media online ini, saat berlangsungnya penyaluran beras bantuan sosial di lingkungan desa/ kelurahan di Taput baru-baru ini.
Beras bansos yang didistribusikan minggu ini di Taput sebanyak 20 kilo per KK. Untuk beberapa desa di kawasan Hutabarat sekitarnya, penyaluran dipusatkan di kantor Kelurahan Hutabarat di komplek Terminal Tarutung. Petugas di kelurahan/ desa sebelumnya mengisyaratkan, agar setiap penerima beras bansos diwajibkan melunasi dulu PBB nya. Itu bisa dibayar di kantor pos,kantor lurah, atau boleh juga di Indomart.
Seorang warga mengaku tak merasa keberatan membayar PBB karena pajaknya cuma Rp 25.000 per tahun. ” Kalau pajak yang kami bayar hanya segitu, kenapa harus keberatan,” cetus Op Arenjo br Hutabarat kepada wartawan.
BATALKAN PERDA
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, telah menempuh langkah bijak dengan pembatalan berlakunya Peraturan Daerah (Perda) tahun 2023 tentang kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) P2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Melihat kondisi sekarang yang lagi marak tentang kenaikan pajak maka dengan ini kami Pemerintah Tapanuli Utara sejak terhitung hari ini, membatalkan semua kenaikan NJOP PBB P-2 terhutang tahun 2025 dan akan segera melakukan penyesuaian ketetapan yang mengacu ketetapan PBB P-2 sebelum kenaikan NJOP,” kata Bupati JTP Hutabarat kepada media di Tarutung pada Kamis (21/8), dilansir media online.
Kebijakan tersebut disambut gembira warga Tapanuli Utara, dan menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi saat ini.* le#
