inimedan.com-Jakarta.
Sebagaimana diketahui Komisi I DPR RI hari ini, Sabtu, (6/11) melangsungkan RDPU dengan yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dengan agenda pemaparan visi-misi calon Panglima
TNI itu. Rapat itu dilanjutkan Rapat internal Komisi I dengan agenda persetujuan pengangkatan calon Panglima TNI dan persetujuan rencana pemberhentian secara terhormat Panglima TNI yang tengah menjabat.
Sementara itu, dari hasil pantauan di dalam acara RDPU tersebut, usai mendengar paparan dari Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai KASAD, nampaknya mendapatkan berbagai tanggapan dari Anggota Komisi I DPR RI diantaranya adalah dari Hasbi Ansory, yang meminta agar teknologi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI ke depan harus berubah, tidak
hanya mengandalkan Minimum Essential Force (MEF). Hal itu disampaikan
Hasbi saat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I
DPR RI.
“Kalau sekarang kan hanya andalkan MEF, tapi teknologi ke depankan sudah berubah. Satu pulau bisa dilihat melalui drone, tidak lagi pakai tank. (Pandangan Andika) ini cukup bagus,” jelas di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).
Menurut Hasbi, dengan pendekatan teknologi terbaru yang digunakan ini, maka TNI akan mampu mengantisipasi ancaman baru bagi negara, terutama serangan siber. “Sekarang kan dengan teknologi terbaru kan, bisa saja melihat melalui drone. Jadi bisa melihat serangan siber,” ujar Anggota Fraksi Partai Nasdem ini.
Sementara itu, terkait serangan siber ini, baru-baru ini, Anggota Komisi I DPR RI Almuzzammil Yusuf menyampaikan, tantangan perang ke depan selain serangan siber juga ada serangan bioteknologi.
Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan agar kepemimpinan TNI mendatang haruslah berlaku bijak dan memperhatikan tatanan politik dalam negeri, pertahanan keamanan regional dan internasional. Muzammil mengatakan saat ini dibutuhkan kepemimpinan TNI yang bijak.
“Konstelasi politik dalam negeri serta hankam regional dan internasional semakin menuntut hadirnya kepemimpinan TNI yang kuat,
bijak, dan cerdas. Sehingga TNI di tengah konstelasi politik dan hankam yang menantang tersebut tetap dipersepsi dan dirasakan
benar-benar mengayomi seluruh komponen masyarakat dan mempersatukan seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali,” ujarnya.
Meskipun banyaknya tanggapan dari anggota Komisi I DPR RI terhadap materi Visi-Missi yang disampaikan Jendral TNI Andika Perkasa, namun akhirnya Komisi I DPR RI memberikan persetujuan pengangkatan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyampaikan keputusan tersebut usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan Rapat Internal Komisi I DPR RI dengan calon Panglima TNI tersebut. Selain persetujuan pengangkatan itu, rapat juga
menyetujui pemberhentian Panglima TNI saat ini, Marsekal Hadi Tjahjanto.
“Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi. Rapat internal Komisi I DPR RI menyetujui pemberhentian secara terhormat Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya. Selain itu rapat memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa,” ujar Meutya saat memimpin konferensi pers Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11). *tri#
