inimedan.com-Jakarta.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan KLHK perlu berkomitmen
menuntas program kerja yang dicanangkan pada tahun 2022, terutama
terkait pembenahan data di KLHK, hal ini disampaikannya, pada Rapat
Kerja .Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) dengan agenda hasil kinerja KLHK pada tahun 2021,
yang dianggapnya belum optimal, pasalnya, ditemukan banyak program
kerja belum tuntas tercapai.
“Saya bukan tidak tahu. Yang saya minta ada kejujuran. Bagaimana sih memperbaiki negara ini? Bayangkan, data saja tidak jelas dan valid. Ada apa ini? Kita harus jujur dan terbuka,” tegas Sudin saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan jajaran KLHK dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove terkait Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin
(7/2/2022).
Politisi PDI-Perjuangan itu turut menjabarkan beberapa program kerja KLHK yang dianggap belum tuntas. Di antaranya, penyiapan lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penataan kawasan hutan, realisasi perhutanan sosial, realisasi kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, dan indeks tutup lahan di bawah target.
Kemudian, tunggakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan, realisasi rehabilitasi yang rendah, dan pembayaran denda dari perkara yang inkrah yaitu penetapan peta kecukupan kawasan hutan sekaligus penutupan hutan. Mengetahui deretan masalah tersebut, ia meminta KLHK untuk segera mempelajari dan menyelesaikan hambatan yang terjadi.
Oleh karena itu, masih kata Sudin,, ia meminta KLHK melaksanakan langkah konkrit untuk memperbaiki ekosistem hutan dari kerusakanaktivitas ilegal dan non prosedural.
“‘Saya sangat berharap KLHK juga dapat meningkatkan PNBP di sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Dengan mengusulkan minimal 40 persen kepada Kementerian Keuangan, KLHK dapat memaksimalkan PNBP Penggunaan
Kawasan Hutan, Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi untuk memperbaiki kawasan hutan Indonesia”pungkas Sudin. *Tri#
