Inimedan.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dengan mewujudkan penyelenggaran E-Katalog Daerah untuk pengadaan barang dan jasa. Selain upaya mewujudkan reformasi birokrasi menuju good governance dan clean governance, penyelenggaraan E Katalog Daerah juga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi.
Apresiasi ini disampaikan langsung Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ketika menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Katalog Elektronik Daerah Antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Pemko Medan di Hotel Santika Medan, Selasa (27/3).
Penandatanganan ini dilakukan Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah (LKPP) Dr Ir Agus Prabowo M Eng disaksikan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Gubsu Dr Ir H T Erry Nuradi MSi, Direktur Pengembangan Sistem Katalog Emin Adhy Muhaemin, Kepala Unit Satgas Pencegahan KPK Asep Rahmat, Nyra Yuliantina mewakili PBP Perwakilan Sumut, Wakil Wali Kota Ir H Akhyar Nasution MSi dan Sekda kota Medan Syaiful Bahri Lubis.
Dikatakan Pahala, penerapan sistem E-Katalog Daerah sangat pewnting dilakukan dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi. Sebab, selama ini kasus korupsi terbesar di Indonesia terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. “Jadi kita (KPK) sangat mengapresiasi upaya dan inisiatif yang dilakukan Wali Kota Medan dengan menyelenggarakan E-Katalog Daerah dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Pahala.
Menurut Pahala, ada 10 provinsi yang diundang KPK terkait masalah E-Katalog Daerah, ternyata Provinsi Sumatera Utara yang diwakili Kota Medan akhirnya menerapkan E-Katalog Daerah dalam pengadaan barang dan jasa. Diharapkannnya, terobosan yang dilakukan Pemko Medan dapat menginspirasi daerah lainnya di Indonesia, terutama Sumatera Utara untuk ikut menerapkan sistem E-Katalog Daerah dalam pengadaan barang dan jasa.
“Apabila pelaksanaan E-Katalog yang dilaksanakan Pemko Medan berjalan dengan baik, saya minta Kota Medan bisa menjadi tempat belajar bagi kabupaten maupun kota lainnya sehingga dapat menerapkan sistem E-Katalog Daerah. Dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa berjalan dengan mudah dan transparan sehingga terhindar dari korupsi,” ungkapnya.
Pahala selanjutnya berharap agar pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog Daerah ini tidak hanya untuk Kota Medan saja, kabupaten dan kota lainnya di Sumut bisa juga menggunakannya sebagai bahan acuan. “Kita ingin adanya mekanisme kontrol dalam pengadaan barang dan jasa guna menghindari terjadinya korupsi,” harapnya.
Apresiasi juga disampaikan Kepala LKPP Dr Ir Agus Prabowo M Eng. Dengan diterapkannya sistem E-Katalog Daerah, Agus mengatakan, Pemko Medan kini telah memasuki sistem pengadaan barang dan jasa modern yang proses pelaksanaanya dilakukan secara sistematik. Dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan lebih transparan, efisien dan akuntabel.
“Kita sangat mengapresiasi dengan diterapkannya sistem E-Katalog Daerah oleh Pemko Medan. Sebab, E-Katalog Daerah ini merupakan bentuk pengadaan barang dan jasa yang modern, dimana barang yang di jual merupakan barang-barang yang dibutuhkan pemerintah. Melalui sistem E-Katalog Daerah, pengadaan barang dan jasa lebih cepat, mudah dan transparan,” ujar Agus.
Agar pelaksanaan E-Katalog di Kota Medan berjalan dengan baik, Agus pun akan menurunkan beberapa orang anggotanya untuk memberikan pelatihan kepada Tim E-Katalog Daerah Pemko Medan. Sama seperti Pahala, Agus pun berharap Kota Medan dapat menjadi tempat belajar bagi daerah lain dalam penerapan E-Katalog Daerah.
Baru Aspal & Ready Mix
Sebelumnya, Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi dalam sambutannya menjelaskan, penerapan sistem E-Katalog Daerah ini merupakan upaya yang dilakukan Pemko Medan dalam mewujudkan reformasi birokrasi menuju good governance dan clean governance di Kota Medan. Di samping itu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemko Medan dapat lebih efektif dan efisien.
Saat ini papar Wali Kota, E-Katalog Daerah yang dilaksanakan Pemko Medan masih menyediakan beberapa barang dan jasa untuk infrastruktur seperti aspal dan ready mix. Untuk ke depannya, Wali Kota berupaya akan memperluas penyediaan barang dan jasa lainnya di E-Katalog Daerah, termasuk memasukkan produk-produk lokal. Dengan demikian UMKM yang ada di Kota Medan dan Sumut dapat berkembang, tidak hanya tingkat lokal tetapi juga nasional.
Guna mewujudkan keinginan itu, Wali Kota minta dukungan penuh dari semua unsur lembaga terkait, terkhusus LKPP dalam upaya pengembangan E-Katalog Daerah, sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dapat berjalan lebih cepat dan mudah dengan jaminan kualitas serta harga terbaik dari penyedia barang dan jasa yang kridibel.
“Kita siap untuk mengikuti segala tahapan dan prosedur sesuai dengan peraturan berlaku. Selain itu kita juga telah menandatangani pernyataan minat untuk mengikuti lanjutan program modernisasi pengadaan barang dan jasa,” ujar Wali Kota.
Di samping tambah Wali Kota lagi, Pemko Medan ke depannya berkeinginan dapat membentuk kelembagaan organisasi Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa Kota Medan. “Dengan begitu pengadaan barang dan jasa di Kota Medan dapat berjalan dengan lancar dan profesional serta berkualitas pada masa mendatang,” pungkasnya.
Sedangkan Gubsu Dr Ir H T Erry Nuradi MSi berharap, Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Suamtera Utara dapat menjadi contoh bagi kabupaten maupun kota lainnya di Sumut untuk menerapkan sistem E-Katalog Daerah dalam penyelenggaraan barang dan jasa.
Kemudian Gubsu pun mengapresiasi Pemko Medan sudah mempelopori E Katalog Daerah meski baru untuk pengadaan barang dan jasa dua item saja. Diharapkannya, Pemko Medan bisa lebih banyak lagi menampung item dalam pengadaan barang dan jasa dengan sistem E-Katalog Daerah tersebut.
Yang membanggakan lagi, jelas Gubsu, Kota Medan merupakan kota dan kabupaten ke delapan di Indonesia uamg baru menerapkan sistem E-Katalog Daerah dalam penyelenggaraan barang dan jasa. “Sedangkan untuk tingkat provinsi baru dua yakni DKI Jakarta dan Riau. Insha Allah sebelum berakhir masa jabatan saya Juni depan, Pemerintah Provinsi Sumut sudah menerapkan E-Katalog Daerah,” janji Gubsu. (di)
KPK Apresiasi Inisiatif Wali Kota Medan
