Ini medan.com- Jakarta | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus memantau dinamika harga beras di pasar, menyusul lonjakan harga beras premium dan medium yang telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (16/8), Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, melalui Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas, menyampaikan pentingnya peran aktif Perum Bulog dalam menjalankan fungsi stabilisasi pasar. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga keterjangkauan harga dan kualitas beras bagi masyarakat.
Data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perhimpunan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) mencatat bahwa produksi beras hingga Agustus 2025 mencapai 24,95 juta ton. Namun, Bulog hanya menguasai sekitar 17,2 persen atau setara 4,2 juta ton, dengan lebih dari 99 persen di antaranya merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Meskipun jumlah penguasaan pasokan Bulog terbilang rendah, KPPU menilai bahwa peran lembaga tersebut tetap strategis dalam mempengaruhi arah harga beras di pasar. Untuk memperkuat pengawasan, KPPU juga melakukan survei langsung ke penggilingan, distributor, hingga pedagang eceran guna mengidentifikasi faktor penyebab kenaikan harga, termasuk potensi hambatan distribusi dan praktik usaha yang tidak sehat.
“Kajian ini akan menjadi masukan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku usaha, dalam menyusun kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas pasar beras,” ujar Deswin.
KPPU juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Bulog dan dukungan kebijakan yang memadai agar mampu menjalankan fungsi stabilisasi secara efektif. Langkah ini diharapkan dapat menekan lonjakan harga, menjaga kualitas beras di pasaran, serta menjamin persaingan usaha yang Sehat *ely/r)#
