inimedan.com-Jakarta.
Pada setiap tahun, Pemprov DKI Jakarta memberikan dana bantuan hibah bagi operasional tempat ibadah, diperoleh informasi bahwa Dalam rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2022, Biro Dikmental Provinsi DKI melaporkan ada empat dari 60 lembaga pemuka agama yang mengajukan dana hibah terbesar, antara lain Lembaga Bahasa Ilmu Quran (LBIQ) Provinsi DKI Jakarta Rp5,37 miliar, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi DKI Jakarta Rp1,36 miliar, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia – Wilayah (PGIW) Provinsi DKI Jakarta Rp49,9 miliar, dan Majubuthi Provinsi DKI Jakarta Rp1,54 miliar.
Dari informasi tersebut, mendapatkan respon dari masyarakat, diantaranya dari Alpine Ketua Umum Ikatan Generasi Muda Kristiani Indonesia, ia mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik kebijakan Pemprov DKI Jakarta tersebut, meskipun nampaknya hal tersebut masih terkesan diskriminatif.
“Kami sangat mengapresiasi program pemberian dana hibah kepada tempat ibadah dari Pemprov DKI Jakarta, tapi mestinya lima agama yang ada di Indonesia ini, mesti merata agar semua dapat, tapi realitasnya tempat ibadah Gereja Katolik tak satupun di DKI Jakarta yang dapat dana hibah tersebut”ungkap Alpine saat dihubungi pers, Rabu, 3/11/2021 di Jakarta
Menurut Alpine, dari hasil pantauan nya, selama ini gereja Katolik di Wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak ada yang dapat dana hibah operasional tempat ibadah, sedangkan yang selalu dapat dana hibah tersebut adalah dari kalangan gereja Kristen, tahun 2022 mendatang, direncanakan
Persekutuan Gereja-gereja Indonesia – Wilayah (PGIW) Provinsi DKI Jakarta mendapatkan dana Rp49,9 miliar, ini kan nggak adil, sangat tidak mungkin kalau Pemprov DKI Jakarta tidak mengerti perbedaan gereja Kristen dengan gereja Katolik, tapi mengapa gereja Katolik tidak mendapatkan dana hibah tersebut?
“Bukan nya kalangan gereja Katolik nggak butuh dana hibah tersebut, tapi ini demi keadilan dan pemerataan, karena itu kami minta Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini adalah Biro Dikmental Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kajian komprehensif dan sosialisasi ke kalangan umat Katolik tentang adanya dana hibah tersebut”tukas Alpine
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pihaknya setuju dengan yang disampaikan komisi E DPRD DKI Jakarta yang merencanakan adanya batasan yang jelas dalam menentukan alokasi dana hibah yang diproyeksikan melalui skema APBD. Pasalnya, dana hibah yang diajukan seringkali melebihi besaran pagu melalui proposal, khususnya perencanaan kegiatan rehab fisik bangunan tempat ibadah, adapun batasan tersebut, diberlakukan agar terjadi pemerataan distribusi dana tersebut ke lima agama yang ada di Jakarta ini, selain itu juga Alpine sangat berharap Biro
“Oleh karena itu formulasi diperlukan, sehingga di tahun 2022 bisa semua terayomi, dan merasakan dana tersebut, selain itu Biro Dikmental mesti transparan, tepat sasaran, akuntabel dan efisien dalam distribusi dana hibah tersebut, karena itu, Biro Dikmental mesti melakukan kajian komprehensif dan sosialisasi kepada lima pemuka agama di Jakarta ini”pungkas Alpine.*tri#
