Pj Bupati Taput  Tindak Tegas Pimpinan OPD Yang Membangkang

Pj Bupati Taput Dimposma Sihombing dan Plh Sekda David Sipahutar.
Pj Bupati Taput Dimposma Sihombing dan Plh Sekda David Sipahutar ( IMC/ Ist)

Inimedan.com-Taput   | Jelang Pilkada Taput yang tinggal hitungan hari lagi, suhu politik terkesan menghangat, bahkan ada yang menyebut ibarat asap mulai ” mengepul”. Ruang publik di ranah media sosial khususnya facebook memberi gambaran meningkatnya aktivitas  prokontra dua kubu belakangan ini, seperti diungkapkan Oppu  Are dan beberapa warga di Tarutung, pada Selasa ( 29/10/204).

Memanasnya suhu politik tidak hanya terasa di tengah masyarakat, melainkan juga telah merembes di ruang lingkup pemerintahan. Hal itu  ditandai dengan aksi demo aliansi masyarakat terkait viralnya kasus vidio mesum  oknum ISS (Sekda Taput), minta agar pihak berwajib menangani kasus mesum tersebut. Suasana makin memanas sejak Pj Bupati Taput Dimposma Sihombing membebastugaskan IS dari kedudukannya selaku Sekda, dan menunjuk David Sipahutar sebagai Pelaksana Harian ( Plh). Tindakan Pj bupati itu rupanya memicu keberatan puluhan pimpinan OPD Pemkab Taput. Sebanyak 50 pimpinan OPD termasuk camat, menandatangani Surat Mosi tak Percaya terhadap Pj Bupati Dimposma Sihombing.

TEGAS
Aksi sejumlah OPD membuat mosi tak percaya itu, direspon Pj Bupati Dimposma  Sihombing. Kepada wartawan, Selasa (29/10), Dimposma menegaskan bahwa ia merupakan representasi pusat dalam menjalankan roda pemerintahan di Taput, sampai terpilihnya bupati definitif produk pemilihan 27 November 2024.

Dilansir media online,  Dimposma Sihombing menegaskan dirinya  memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya.

Hal tersebut menanggapi polemik seputar kebijakannya   selaku Pj Bupati. Dia menilai adanya pejabat yang ” membangkang”, tidak loyal. Terbukti sebanyak 50 ASN membuat somasi kepadanya.

“Sampai saat ini saya masih penjabat Bupati Taput. Semua tugas dan kewenangan yang diberikan pada saya, harus saya  jalankan termasuk menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya,” tandasnya.

Dimposma menyebut kalau kewenangannya sebagai Pj Bupati Taput termasuk pengangkatan David Sipahutar sebagai Plh Sekda Taput.
“Sebagai Pj Bupati Taput yang sah, saya sudah perpanjang SK David Sipahutar sebagai Plh Sekda dan membebastugaskan Indra Simaremare dari Sekda definitif,” terangnya.

“Segala kewenangan Pj akan saya kerjakan dengan tegas. Jadi bagi siapa OPD yang tidak loyal akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya lagi.

Dia juga menegaskan kalau dirinya belum mencabut surat keputusan (SK) pembebastugasan Indra Simaremare dari jabatan Sekda.
Pada kesempatan itu, Dimposma memaparkan kronologis pembebastugasan Indra Simaremare dari Sekda bermula dari demonstrasi GMKI soal vidio asusila yang digambarkan mirip Indra Simaremare.

“Hari pertama ada aksi demo dari GMKI soal vidio asusila mirip Indra Simaremare dan saya laporkan ke Pj Gubernur, hingga sampai ke pembentukan tim pemeriksa.  Saya sebagai Pj menjadi pimpinan langsung, kemudian ada dari BPKSDM Sumut mewakili unsur Kepegawaian, lalu Inspektorat Provsu Lasro Marbun unsur pengawasan serta Asisten I dan Asisten II Provsu dari unsur Pemerintahan,” urainya. Disebutkan, tim pemeriksa itu telah menggelar rapat menghasilkan sejumlah poin di antaranya melanjutkan pemeriksaan dan pembebastugasan, sementara dilengkapi dengan berita acara.

Disebutkan juga  bahwa kini pihaknya sedang mengklarifikasi tiga poin persoalan yang diperhadapkan terhadap Indra Simaremare mulai dari vidio, kemudian masalah perpanjangan status kepegawaiannya dan status jabatannya sebagai Sekda.

Terkait status jabatannya,  pada 22 Oktober 2019 diangkat jadi sekda. Dengan demikian pada 22 Oktober 2024 lalu jabatannya sebagai sekda sudah maksimal sesuai Peraturan Pemerintah (PP),” lanjutnya.  Disinggung soal adanya 50 OPD yang melakukan mosi tidak percaya terhadap dirinya, dengan tegas Dimposma menyebut akan melakukan upaya klarifikasi dengan memanggil satu persatu. “Ke depan dalam waktu dekat kita akan panggil  untuk klarifikasi. Sebab saya diangkat sebagai Pj adalah representasi pemerintah pusat,” tandasnya.

Sementara itu suasana kampanye kedua paslon Satika-Sarlandy dan JTP- DENS sejauh ini masih kondusif. Kedua kubu berupaya maksimal menggugah simpati warga di berbagai kecamatan dan desa, melalui orasi masing-masing. *le#

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *