Plt. Asisten Ekbang Sekdakab Tapteng Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 

Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Drs. Hikmal Batubara saat mengikuti Zoom Meeting secara virtual bersama Danramil 03 Pandan dan para OPD Tapteng diRuang Rapat Garuda Kantor Bupati Tapteng, Selasa (22/07/2025).
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng, Drs. Hikmal Batubara saat mengikuti Zoom Meeting secara virtual bersama Danramil 03 Pandan dan para OPD Tapteng diRuang Rapat Garuda Kantor Bupati Tapteng, Selasa (22/07/2025).*Foto/IMC/Tetty

Inimedan.com-Tapteng    | Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Tapanuli Tengah (Tapteng), Drs. Hikmal Batubara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2025, sekaligus pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara virtual melalui Zoom Meeting bertempat di Ruang Rapat Garuda Kantor Bupati Tapanuli Tengah, Selasa (22/07/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, H. Tito Karnavian, membahas dua fokus utama yaitu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah serta perkembangan inflasi di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan Program Strategis Nasional yang memerlukan pemahaman mendalam dari pemerintah daerah.

Program ini berbeda dengan Proyek Strategis Nasional sehingga daerah diharapkan dapat mensukseskan dengan mengikuti regulasi dan peraturan yang berlaku. Kepala daerah bertugas melakukan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai calon penerima rumah dan memastikan mereka terlibat dalam proses pengambilan rumah.
Dan juga sangat penting  sinergi antara provinsi, kabupaten, dan kota  agar data valid tercatat di BPS dalam mendukung keberhasilan program ini. Diharapkan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat mengatasi pengendalian Inflasi pada tahun 2025.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., menjelaskan bahwa pelaksanaan program mengacu pada SKB 3 Menteri dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Ia mengimbau pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melakukan penganggaran, validasi, serta pelaporan target renovasi dan pembangunan rumah baru.

Selain itu, sosialisasi pembebasan PBG dan BPHTB kepada pemerintah desa dan pendataan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai perumahan, khususnya lahan negara yang tidak digunakan, menjadi perhatian penting.

Turut hadir dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tersebut Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Tapteng Gusni Army Pasaribu, S.IP, MM, mewakili Pimpinan OPD Kabupaten Tapteng,  mewakili Kapolres Tapteng, Danramil 03 Pandan, mewakili BPS Kabupaten Tapteng, serta OPD Pemkab Tapteng yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah.*Tetty#

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *