Inimedan.com-Jakarta | Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jalan Mandar, Bintaro Sektor III, Tangerang Selatan, dijarah oleh massa pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025.
Sekitar pukul 01.40 WIB, sekelompok orang memaksa masuk ke dalam kediaman dan membawa pergi berbagai barang berharga.
Menurut saksi mata, penjarahan berlangsung dalam dua gelombang. Gelombang pertama sekitar pukul 00.30 WIB, diikuti gelombang kedua sekitar pukul 03.30 WIB.
Gelombang kedua melibatkan jumlah massa lebih banyak, mayoritas berasal dari Pamulang, Tangerang, dan Depok, berusia 25 hingga 35 tahun, dan tidak dikenal warga sekitar.
Aksi ini diduga terkoordinasi. Sebelum memasuki kompleks, massa berkumpul dan memberi aba-aba dengan kembang api. Petugas keamanan setempat kewalahan menghadapi jumlah massa yang banyak.
Dua truk putih terlihat memasuki rumah sekitar pukul 09.14 WIB untuk mengangkut sisa barang. Seorang petugas TNI menyebut truk tersebut bertugas membersihkan barang dari dalam rumah.
Kerusakan di rumah cukup parah. Barang elektronik, perhiasan, perabot, dan lukisan raib dibawa massa.
Penjarahan juga terjadi di rumah pejabat lain, termasuk anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Jakarta Utara dan artis sekaligus anggota DPR Uya Kuya di Jakarta Timur. Motif massa diyakini sama, yakni protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Pihak berwenang mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dan menyerahkan penanganan kasus pada aparat. Tindakan anarkis seperti penjarahan ditegaskan tidak dibenarkan dan akan ditindak tegas sesuai hukum.
Sri Mulyani belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Diharapkan kejadian ini menjadi pelajaran agar semua pihak berhati-hati dalam menyikapi kebijakan dan menjaga keamanan bersama.
Pemerintah diminta lebih sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan mempertimbangkan dampak kebijakan agar tidak menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada aksi merugikan banyak pihak.
Sebagai langkah preventif, aparat kepolisian dan TNI diminta meningkatkan pengawasan dan patroli di kawasan rawan kericuhan serta melakukan pendekatan persuasif untuk mencegah aksi anarkis.
Kejadian ini menjadi perhatian akademisi dan pengamat sosial yang menilai penjarahan bukan solusi. Mereka mengajak masyarakat menyampaikan aspirasi dan protes secara damai dan konstruktif melalui jalur sah.
Diharapkan dialog dan komunikasi baik antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan solusi win-win serta mencegah aksi yang merugikan dan merusak tatanan sosial.
Pihak berwenang diminta segera mengidentifikasi dan menangkap pelaku penjarahan serta menindak tegas sesuai hukum agar memberi efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
Evaluasi terhadap kebijakan kontroversial juga diperlukan agar dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial.
Kejadian ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dapat memicu aksi tidak diinginkan. Pemerintah perlu mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan setiap kebijakan dengan bijak.
Dengan demikian, diharapkan tercipta hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat serta terjaganya stabilitas dan keamanan nasional yang menjadi kunci kemajuan dan kesejahteraan bersama.*di/rep#
