Inimedan.com-Medan.
Ratmi, warga Lingkungan I, Kelurahan Kampung Bahari, Kecamatan Medan Labuhan, mengeluhkan tentang kondisi jalan di kawasan pemukimannya yang sejak beberapa tahun ini tidak juga ada perubahan.
“Memang, dulunya pernah dibeton, namun karena tidak ada drainasenya untuk mengalirkan air ke parit besar, membuat kondisi jalan menjadi terkelupas dan rusak,” kata Ratmi saat mengikuti Reses I Tahun 2019 anggota DPRD Medan Mulia Asri Rambe, di Komplek Bank, Titi Papan, Medan Deli, Selasa (29/1).
Tidak itu saja, Ratmi pun mengeluhkan kondisi penerangan di daerah itu yang memprihatinkan, karena lampu penerangan jalan umum (LPJU) setiap kali dipasang selalu hilang.“Jangankan lampu, tiang-tiangnya pun ikut hilang. Jadi, kampung kami seperti daerah tertinggal kalau di malam hari,” ungkap Ratmi.
Warga Bagan Deli lainnya, Siti Aminah, mengeluhkan tidak pernah mendapatkan berbagai bentuk bantuan pemerintah, seperti beras miskin (raskin) Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai bentuk bantuan lainnya.
“Setiap anggota dewan menggelar reses, persoalan ini selalu saya sampaikan, baik secara lisan maupun tulisan, namun hingga kini hal itu tidak pernah terealisasi,” kata Siti Aminah.
Bahkan, sebut Siti, orang yang dianggap mampu dan berkehidupan cukup mendapatkan berbagai macam bantuan itu. “Tolonglah Pak, datanya divalidasi ulang, agar orang yang mendapatkan bantuan itu benar-benar layak,” pintanya.
Sedangkan, Eriadi Maja Can, warga Bagan Deli lainnya, meminta agar dilakukan penimbunan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah itu. Sebab, katanya, setiap kali air pasang, TPU tenggelam dan hanya tampak nisannya saja.
“Sudah banyak caleg masuk ke daerah ini, namun hingga kini penimbunan itu tidak pernah terealisasi. Makanya, setiap kali air pasang, TPU selalu tenggelam dan hanya tampak ‘antenanya’ (ujung batu nisan) saja,” ujar Eriadi.
Menjawab berbagai keluhan warga, anggota DPRD Medan, Mulia Asri Rambe, mengatakan persoalan jalan rusak, parit/drainase tersumbat serta LPJU hilang akan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Sedangkan menyangkut bantuan yang tidak pernah dapat tersebut, politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bayek ini mengatakan, itu bukan merupakan salah Kepala Lingkungan (Kepling), karena yang melakukan pendataan adalah pihak Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi, nanti jangan dimarahi Kepling itu, karena Kepling hanya mendistribusikan yang sudah ada. Namun, demikian kita mendorong agar dilakukan validasi terhadap warga yang tidak mampu, sehingga nantinya bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Medan tersebut.
“Inilah gunanya reses anggota dewan, sehingga tahu apa yang sebenarnya menjadi keluhan dan yang diinginkan masyarakat,” imbuh anggota dewan yang duduk di Komisi C itu. (di)
