Inimedan.com-Medan | Anggota Komisi IV DPRD Medan Rommy Van Boy kritisi kinerja sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan. Terkhusus kepada Kepala UPT Medan Polonia yang dinilai kinerja buruk dan lamban maka layak dievaluasi.
Hal tersebut disampaikan Rommy Van Boy (foto) asal Partai Golkar itu kepada wartawan di gedung dewan, Senin (3/2/2025). Rommy menyebut banyak keluhan masyarakat terkait buruknya infrastruktur, khususnya jalan dan drainase tak kunjung diperbaiki.
Disampaikan Rommy, kondisi banjir selalu menghantui warga Polonia. Bila hujan turun, parit tidak berfungsi dan tergenang mengakibatkan banjir yang akhirnya meluber ke rumah penduduk.
“Kondisi itu sudah diadukan warga dan sudah kita sampaikan berkali kali ke Ka UPT SDABMBK namun tak kunjung direspon hingga saat ini,” ujar Rommy kesal.
Untuk itu Rommy Van Boy minta kepada Sekda atau Plt Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan supaya mengevaluasi kinerja Ka UPT yang tidak sanggup bekerja maksimal dan mempercayakan kepada orang yang ahli dibidangnya.
Adapun beberapa infrastruktur yang kondisinya rusak seperti saluran air di Jalan T. Cik Ditiro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia juga sangat mengkhawatirkan. Bronjong yang seharusnya menjaga jalur parit agar tidak ambruk malah dibiarkan roboh. Akibatnya, air dari parit meluap ke rumah warga, menyebabkan banjir yang merugikan mereka setiap kali hujan turun.
“Saluran air yang rusak ini sudah lama dilaporkan. Warga sudah meminta perbaikan, tapi tetap tidak direspons. Ini membuktikan betapa buruknya koordinasi di UPT SDABMBK Medan Polonia,” sambung Rommy.
“Sebagai Kepala UPT itu harus bertanggung jawab. Kalau tidak bisa bekerja cepat, lebih baik mundur. Jangan biarkan warga terus-menerus menjadi korban karena ketidakbecusan dalam menangani masalah infrastruktur,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu alasan yang digunakan UPT SDABMBK Medan Polonia untuk menunda perbaikan infrastruktur adalah pengalihan anggaran. Namun, Rommy menegaskan bahwa ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Kalau anggaran dialihkan, harus ada solusi lain. Jangan sampai warga terus menjadi korban tanpa ada kejelasan kapan perbaikan dilakukan. Pemerintah tidak boleh lepas tangan!” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, Rommy memastikan bahwa DPRD akan terus menekan Dinas dan UPT seluruh Kota Medan, terutama UPT Medan Polonia untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, pihaknya tidak akan segan untuk menuntut sanksi tegas terhadap pejabat yang tidak kompeten.
“Kalau dalam waktu dekat tidak ada perbaikan, kami akan mendesak agar ada sanksi. Jangan sampai warga terus dirugikan karena kelalaian aparat yang seharusnya bekerja untuk rakyat!” pungkasnya. *di#
