Inimedan.com-Jakarta | Potensi penetapan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E belakangan ini menjadi perbincangan hangat. Beberapa pihak, termasuk loyalisnya, menganggap hal ini sebagai bagian dari sebuah skenario politik yang bertujuan untuk menjatuhkan Anies.
Kasus Formula E yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta ini sudah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2021. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada bukti konkret yang mendukung tuduhan adanya korupsi dalam penyelenggaraan acara balap mobil listrik tersebut.
Kasus ini memicu perhatian luas, terutama terkait dugaan kerugian negara akibat penyelenggaraan Formula E. Namun, tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya kerugian negara yang signifikan. Bahkan, beberapa pihak berpendapat bahwa Formula E justru memberikan keuntungan bagi Jakarta dan Indonesia, baik dalam hal branding internasional maupun pendapatan dari sponsor.
Isu ini, menurut beberapa pengamat, bisa jadi sengaja dibesar-besarkan untuk mendiskreditkan Anies. Ada juga yang berpendapat bahwa ini merupakan bagian dari upaya politik yang lebih besar, di mana Anies dianggap sebagai target karena menjadi salah satu tokoh politik besar yang berpotensi menjadi pesaing dalam Pemilu mendatang.
Refly Harun, seorang pengamat hukum, menekankan pentingnya pemberantasan korupsi yang didukung oleh bukti yang jelas dan objektif. Ia memperingatkan agar penegakan hukum tidak dipengaruhi oleh motif politik. Jika tidak ada bukti yang menunjukkan kerugian negara atau adanya aliran dana yang menguntungkan Anies, maka penetapan tersangka hanya akan menjadi langkah politis yang merugikan citra penegakan hukum.
Seperti yang ditulis Media Repelita, dalam hal kerugian negara terkait Formula E, memang tidak ada angka pasti atau perhitungan yang dapat dijadikan pegangan. Hal ini berbeda dengan kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong, yang memiliki potensi kerugian negara yang lebih terukur. Dalam kasus Formula E, sulit untuk menentukan kerugian negara secara definitif, apalagi jika dibandingkan dengan event besar lainnya, seperti Mandalika yang dikelola oleh BUMN, yang justru mengalami kerugian besar tanpa melibatkan unsur korupsi.
Baca JugaDPR: Kominfo Era Budi Arie Lalai, Situs Judol Dibiarkan yang Diblokir WordPress
VIRAL Beredar Video Kades Dukung Bobby Nasution, Tim Edy Rahmayadi Minta Bawaslu Usut!
MOMEN Fufufafa Kembali Dibahas di Rapat DPR RI, Menteri Budi Arie Kena Cecar!
Pengacara Tom Lembong Sebut Data Surplus Gula Salah, Ini Respons Kejagung
Tebang pilih dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan. Banyak pihak yang menilai bahwa mereka yang dekat dengan kekuasaan sering kali lolos dari proses hukum, sementara mereka yang kritis atau berada di luar lingkaran kekuasaan justru diproses secara hukum meskipun belum ada bukti yang kuat.
Dengan Anies yang saat ini menjadi sorotan, banyak yang berpendapat bahwa dia mungkin menjadi target politis dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh popularitasnya. Jika tidak ada bukti yang jelas mengenai keterlibatan Anies dalam korupsi, maka penangkapan atau penetapan tersangka hanya akan semakin memperburuk persepsi publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Pemberantasan korupsi harus dilakukan berdasarkan bukti konkret dan harus menyasar pada kasus-kasus yang benar-benar memiliki dampak besar pada keuangan negara. Jika sebuah kasus hanya didasarkan pada spekulasi atau dugaan tanpa bukti yang jelas, maka hal tersebut akan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum.
KPK, sebagai lembaga yang selama ini dianggap paling berperan dalam pemberantasan korupsi, harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Penetapan seseorang sebagai tersangka harus disertai dengan pembuktian yang jelas dan transparan, agar tidak terkesan ada agenda tersembunyi di balik proses hukum tersebut.
Pemberantasan korupsi yang idealnya harus bersifat objektif dan transparan sering kali terjebak dalam dinamika politik. Menjadikan Anies sebagai tersangka dengan tuduhan yang kabur dan tidak jelas buktinya bisa merusak institusi penegakan hukum, serta menciptakan persepsi publik yang negatif terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
Jika tidak ada bukti yang cukup atau jika tidak ada kerugian negara yang jelas, maka Anies Baswedan tidak seharusnya dijadikan target penangkapan. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa memandang latar belakang politik atau figur yang terlibat.
Jika penetapan Anies sebagai tersangka hanya berdasarkan narasi yang dibangun untuk mencari-cari kesalahan, maka hal ini akan menurunkan kredibilitas institusi hukum dan semakin memperburuk kondisi demokrasi di Indonesia. *di/Rep#
