Inimedan.com-Balige
Akibat minimnya alat pelindung diri (APD) yang dimiliki petugas pemadam kebakaran (damkar) Kabupaten Toba saat ini, memungkinkan timbulnya korban sewaktu menjalankan tugas. Personil dituntut agar dapat bekerja maksimal meski berhadapan dengan bahaya dan resiko tinggi.
Kasat PolPP Toba J Broztito Sianipar SSos, mengakui kekurangan APD yang digunakan personilnya, utamanya memenuhi informasi masyarakat saat bencana kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Toba.
“Dalam hal kelengkapan petugas maupun personil pemadam kebakaran, sangat minim sampai dengan saat ini, kalaupun ada alat yang dipergunakan mereka hanya sebatas mobil dan kelengkapannya, kalau untuk pelindung diri personil itu sendiri, sama sekali tidak ada, contoh seperti baju tahan api, helm, masker, sarung tangan, itu tidak ada”, terangnya dijumpai di ruang kerjanya, Senin (08/02/21).
Standard kerja dalam penanganan bencana kebakaran, lanjut Broztito, salah satunya tuntutan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan dapat hadir di lokasi kejadian secepat mungkin.
“Sesuai SOP yang sudah kami buat dan SOP secara nasional, bahwa penanganan bencana kebakaran itu antara 10 sampai 15 menit. Artinya semenjak kami menerima informasi kebakaran, 10 sampai 15 menit kemudian kami harus sudah sampai di TKP.
Namun begitu, ada juga yang tidak dapat kami penuhi, mengingat jarak dari pos kami ke lokasi kebakaran, kemudian lokasi yang berbukit-bukit, mungkin kami membutuhkan waktu, namun kami tetap mengupayakan yang terbaik” lanjutnya.
Disebutkan, saat ini pemerintah Kabupaten Toba memiliki armada sebanyak 6 unit, diantaranya 4 unit mobil pemadam ditempatkan di pos Balige, (1) di Porsea dan (1) di Parsoburan. Pihaknya berharap, pemerintah dapat lebih memberikan empati dan memperhatikan kebutuhan dalam penanganan bencana atas resiko keselamatan kepada personil.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Toba, Tua Parasian Silaen dijumpai di ruang kerja Komisi A Kantor DPRD Toba, menanggapi, perhatian atas kebutuhan petugas damkar pada dinas tersebut telah disampaikan hingga penganggaran.
“Hal ini memang sudah dikeluhkan pada saat rapat kerja internal bersama mereka dan kita sudah bahas ini. Kebetulan saya di Banggar juga, kami sudah menambahkan itu untuk tahun ini, seperti yang mereka minta untuk perlengkapan yang sangat minim, dan kita sudah anggarkan sekitar 600 juta”, sebut pria yang duduk di kursi DPRD Toba dari fraksi Demokrat itu.
Tua Parasian yang merupakan anggota tim badan anggaran (Banggar) di DPRD Toba ini mengharapkan agar kebutuhan akan APD petugas damkar yang sudah ditetapkan sebesar Rp 600 juta tersebut tidak dipangkas manakala terjadi pemotongan anggaran (refocusing) tahap selanjutnya.
“Mudah-mudahanlah refocusing kedua ini, itu tidak dipotong. Yang jelas untuk kebutuhan APD mereka, kita sudah bahas melalui komisi A dan kita suarakan di banggar untuk anggarannya. Selama ini menurut mereka memang diusulkan namun tidak dapat respon, tahun ini kita menaggapinya melalui komisi A dan kita tampung itu”, tegasnya.
Keterbatasan anggaran di masa pandemi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini sangat berdampak kepada kebutuhan akan hal lainnya.
“Kemaren mereka juga minta damkar supaya ada di Ajibata karena jauh kali jarak tempuh mereka dari sini ke Ajibata, tapi karena kondisi pandemi saat ini dan adanya refocusing, mungkin masih sebatas itulah yang bisa kita bantu dari komisi A. Keterbatasan anggaran, mungkin kita juga bisa upayakan dari dana CSR. Hal ini juga sudah kita wacanakan namun menunggu kondisi saat ini dimana Jakarta juga masih lockdown, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu”, pungkasnya.
Amatan lapangan, sejumlah armada Damkar yang dimiliki sudah layak diremajakan mengingat kondisi mobil yang sudah tua sehingga kerap terkendala saat dioperasikan. (Ds)
