Inimedan.com-Medan.
Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019 sudah di depan mata. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi mengharapkan agar semua pihak terutama Bupati/Walikota dapat mengisi keterbatasan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di Provinsi Sumatera Utara.
“Bupati/walikota di daerah, isi semua kekurangan ini dengan tidak ada kepentingan perorangan maupun kelompok. Lakukan ini untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan aturan, khususnya untuk masyarakat Sumatera Utara,” ujar Gubsu Edy Rahmayadi saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu tahun 2019 dengan Forkopimda Provsu, KPU dan BAWASLU, Bupati/Walikota, Kapolres serta Dandim se-Sumatera Utara, di aula Rajal Inal Siregar, Lt. 2 Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Jumat (15/2).
Selain itu Gubsu juga mengingatkan agar Bupati/Walikota bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang sebentar lagi akan berlangsung. “Tolong hentikan kebohongan, rekayasa yang dibuat selama ini. Mari kita tegakkan kejujuran di republik kita ini. Bebaskan rakyat dalam pesta demokrasi ini. Sehingga kemakmuran kita dapatkan,” sebut Gubsu.
Terkait perekaman e-KTP bagi warga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Edy mengharapkan perekaman ini dapat segera dilakukan. “Percepatan perekaman e-KTP bagi penghuni lapas agar dimaksimalkan dan disegerakan. Diharapkan akhir Februari 2019 ini sudah selesai,” pinta Gubsu.
Terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Gubsu Edy menegaskan bahwa Pemprovsu selalu memegang teguh netralitas dalam Pemilu 2019 mendatang. “Pemprovsu meneriakkan netralitas paling keras. Bebaskan rakyat dalam pesta demokrasi ini,” tegas Gubsu lagi.
Disinggung mengenai hambatan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilu ini, Gubsu mengaku belum ada. Namun jika ini mungkin terjadi Gubsu mengatakan TNI/Pori selalu siap untuk mengamankannya. “Sementara ini kerawanan khusus tidak ada, namun TNI/Polri siap bila itu terjadi apalagi pesta demokrasi ini sudah semakin dekat,” kata Edy.
Sementara dari kepolisian daerah Sumatera Utara Wakapoldasu, Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto, S.I.K, M.Hum, mengatakan bahwa pihak kepolisian daerah Sumatera Utara siap untuk mengamankan tahapan-tahapan Pileg dan Pilpres 2019.
“Kami menyediakan personel, sarana dan prasarana pada tahapan Pemilu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keamanan pada tahapan Pemilu 2019. Seperti telah melakukan operasi Mantab Brata, dan kegiatan-kegiatan Cipta Kondisi,” ujarnya sembari menyebutkan kegiatan yang dilakukan itu bertujuan untuk memciptakan Kamtibmas yang kondusif.
Wakapolda juga meminta agar para Bupati/Walikota dapat bekerjasama dengan kepolisian. “Tolong diinformasikan situasi-situasi dan daerah mana yang rawan di daerahnya masing-masing,” ujarnya.
Pangdam I Bukit Barisan Mayor Jenderal, TNI Muhammad Sabrar Fadhilah menegaskan bahwa TNI menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 tetap netral. “Yakinlah bapak/ibu dengan netralitas TNI. Kami akan tetap menjaga dan berpedoman kepada netralitasi yang harus kami lakukan. Namun bapak/ibu juga harus ikut menjaga netralitas TNI, ” ujar Pangdam.
Pangdam juga mengakui banyak persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Dia berharap dengan semangat demokrasi ini nantinya untuk kabupaten/kota akan muncul semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi kemajuan daerahnya. Hal itu dilakukan untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan melalui wilayahnya masing-masing.
“Tolong itu dibangun, belum ada kata terlambat, walaupun waktunya mepet untuk terus melakukan pekerjaan yang begitu banyak dan tidak mudah. TNI siap membantu,” sebut Pangdam.
Pangdam juga mengharapkan kepada semua pihak agar soliditas dan sinergitas terus dibangun. “Sinergitas dalam arti mengisi ruang-ruang kosong yang tidak mampu dilakukan satu pihak untuk membangun kekuatan yang lebih besar. Bukan mengambil alih kegiatan orang lain,” sebut Pangdam.
Ketua KPU Sumut, Yulhasni pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa perekaman e- KTP untuk Lapas sedang berlangsung. Namun diharapkannya keberadaan petugas-petugas Linmas di lapangan dapat didukung oleh pemerintah daerah. “Sementara bimbingan teknis, alat kelengkapan Linmas di TPS-TPS, tidak dianggarkan di KPU. Diharapkan pemerintah dapat mendukungnya,” sebut Yulhasni.
Begitu juga soal pengiriman logistik ke daerah-daerah. KPU tidak memiliki alat. Seperti pengiriman logistik ke daerah terpencil yang susah diakses alat transportasi umum. “KPU minta bantuan kepada kepolisian dan pemerintah daerah, seperti dengan menggunakan transportasi laut kapal maupun helikopter milik Polda,” sebut Yulhasni.
Soal surat suara yang telah didistribusikan ke kabupaten/kota se Sumatera Utara, Yulhasni menyampaikan hingga hari ini, Jumat (15/2) telah disampaikan ke 24 kabupaten kota. “Terakhir hari ini sampai ke Kabupaten Simalungun dan sisanya akan sampai akhir Februari 2019,” tambahnya.
Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan pada kesempatan itu menyampaikan bahwa ada tiga hal yang disampaikan pihaknya pada rakor tersebut. Pertama soal netralitas ASN dan TNI/Polri , distribusi logistik dan soal kampanye.
Soal netralitas ASN, lanjutnya undang-undang melarang baik Bupati/Walikota sebagai pimpinan partai politik untuk melibatkan jajaran di bawahnya terlibat dalam kegiatan yang berpotensi memenuhi unsur kampanye. Ada sanksi pidana untuk itu. “Meminta melalui Gubernur Sumatera, Pangdam I/BB dan Kapolda bahwa ASN, TNI/Polri harus netral dalam pemilu 2019 ini,” ujarnya.
Terkait peyampaian logistik dia mengharapkan agar KPU bisa memastikan dapat menyampaikan tepat waktu, jumlahnya tepat. “Tidak terjadi penukaran/tertukarnya logistik pemilu yang berpotensi pemungutan suara ulang. Ini merupakan potensi masalah yang harus diantisipasi,” sebutnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran Pangdam I/BB, jajaran Polda Sumut, Kejatisu, Bupati/Walikota se Sumatera Utara, para Kepala OPD Pemprovsu, KPU Kabupaten/kota se Sumut, para Kapolsek dan Dandim kabupaten/kota se-Sumatera Utara.[im-01]
