Inimedan.com-Medan | Guna meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi izin Persetujuan Mendirikan Bangunan (PBG). Komisi IV DPRD Medan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan tingkatkan pengawasan dan gencar melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi bangunan.
Seperti halnya Sidak yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH bersama anggota Komisi El Barino Shah SH MH dan Antonius D Tumanggor, Selasa (4/2/2025) ke bangunan di Jl Kuali, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah.
Ternyata dari hasil Sidak, pembangunan gedung sekolah megah itu didapati sejumlah pelanggaran. Diantarannya, jumlah lantai yang melebihi ketentuan serta jumlah ruangan. Begitu juga dengan penambahan bangunan hall ke depan. Bukan itu saja, lapangan upacaradan sarana prasarana layaknya sekolah juga tidak tersedia.
Parahnya, pemilik rumah di sisi kanan kiri bangunan sudah lama merasa terganggu akibat material dan debu yang jatuh ke rumah warga. Namun, keluhan warga tidak pernah diakomodir.
Menyikapi persoalan diatas, Paul Mei Anton Simanjuntak sangat menyayangkan OPD terkait di Pemko Medan tidak melakukan pengawasan. Paul Mei Anton Simanjuntak minta pembangunan distanvaskan sebelum pemilik memenuhi ketentuan yang berlaku.
Sama halnya dengan anggota dewan El Barino Shah menyebut supaya pemilik berkenan memenuhi ketentuan yang ada. “Bagaimana aturan di Medan ketentuan untuk perizinan PBG harus diikuti begitu juga syarat mendirikan sekolah wajib dipatuhi. Kalau tidak mau ikutin aturan ya jangan tinggal di Medan. PAD dari retribusi izin bangunan harus kita selamatkan,” ucap El Barino Shah yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan itu.
Pendapat yang sedikit berbeda juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan Antonius Devolis Tumanggor, karena pemilik bangunan yang terkesan lalai mentaati aturan. Maka Antonius meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Medan tidak memberikan izin operasional dan bentuk izin lainnya.
“Terkait keluhan warga tetangga terkena material memgakibatkan rusak serta debu juga harus diakomodir,” ungkap Antonius.
Seiring dengan temuan dilapangan, Paul Mei Simanjuntak mengatakan selanjutnya akan memanggil pemilik bangunan serta OPD terkait serta warga yang keberatan. Pemanggilan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengetahui permasalahan sebenarnya.
Hadir saat Sidak, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan seperti Kasiwas Satpol PP, Irvan Lubis, Camat Medan Petisah, Arafat Syam dan Bram dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan. *di#
