Inimedan.com–Tapteng. | Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), mengundang Bupati Tapteng Masinton Pasaribu, SH, MH dan Wakil Bupati Tapteng Mahmud Efendi untuk bersilaturahmi dengan para nelayan tradisional, dan berdialog terkait ‘maraknya Ilegal Fishing’ di perairan wilayah Tapteng. Kegiatan itu dilaksanakan di RM Sangap Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, Sabtu (14/06/2025).
Masinton Pasaribu, SH, MH dalam pertemuan itu menyampaikan, kehadiran kami disini untuk mendengarkan secara langsung atas keluhan yang dirasakan oleh para nelayan-nelayan kita di Tapteng. Banyak informasi kita dengar tentang tindakan Ilegal Fishing, yang dilakukan Kapal Pukat Trawl, Bom Ikan, Air Mas serta tindakan lainnya.
“Dengan hadirnya kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati, adalah untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan. Dan kami mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif, serta mengelola sumberdaya alam dan potensi alam yang ada di Tapanuli Tengah”, ucapnya.
Ditegaskannya, Kami tidak ingin alam Tapteng ini dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami ingin nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dengan laut untuk hidup sejahtera.
“Kita ini betul-betul ingin membangun Tapteng Adil untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban. Tapteng Naik kelas itu tidak hanya sekedar jargon tetapi sebagai spirit untuk membangun daerah kita ini”, tegas Bupati.
Lanjut Bupati, perlu kita ketahui bersama, bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng hanya sampai pantai saja, tetapi wilayah laut itu sudah kewenangan Kementerian.
Walaupun demikian, kami akan melakukan koordinasi dan akan mengundang para stakeholder terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan berbagai upaya akan kami lakukan untuk melindungi perairan laut Tapteng ini, agar tetap lestari dan nelayan bisa mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan.
“Kami tidak ingin kejadian kelam dimasa lalu akibat kekecewaan masyarakat terjadi lagi, kami tidak ingin konflik itu terjadi lagi”, ungkapnya.
Pada kesempatan itu juga, Wakil Bupati Tengah Mahmud Efendi mengajak seluruh nelayan kecil untuk menyatukan pandangan serta sepakat bersama dalam mencegah Ilegal Fishing ini.
“Kita harus bersatu, harus berani bersuara dan menyampaikan kepada kami atas tindakan oknum- oknum tersebut. Jangan takut bersuara, jangan takut diintimidasi karena sekarang bukan zamannya lagi ditakut-takuti”, ajak Mahmud Efendi, sembari menambahkan, bahwa Pemkab Tapteng akan selalu hadir untuk melayani masyarakat.
Sebelumnya, Addin Pardede warga Lubuk Tukko mewakili nelayan tradisional, menyampaikan keluhannya kepada Bupati bahwa menurunnya hasil tangkapan akibat rusaknya ekosistem laut yang diakibatkan Ilegal Fishing tersebut
“Kehidupan kami pak Bupati tergantung kepada hasil tangkapan dilaut. Itulah sebagai sawah kami mencari penghidupan untuk keluarga kami”, ujar Aldin.
Dan berbagai upaya telah kami lakukan dengan membuat Rabo sebagai tempat tinggal ikan, tetapi rusak karena kejahatan Pukat Harimau (Pukat Trawl) ini. Ditambah lagi dengan kegiatan membom ikan.
“Jadi kami meminta tolong kepada pak Bupati dan Wakil Bupati, untuk menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi ini”, harapnya.
Dalam pertemuan itu turut hadir Kadis Kelautan Tapteng, Ketua HNSI Tapteng, Ketua KNTM Sibolga – Tapteng dan para Nelayan Tradisional Tapteng. *Tetty#
