inimedan.com Batu Bara.
Pemerintah Kab. Batu Bara yang di Pimpin oleh Ir. H. Zahir, M.AP selaku Bupati, menerima kunjungan tim BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara, di Aula Rumah Dinas Bupati Batu Bara, Tanjung Gading Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara.
Informasi di himpun Media ini melalui website resmi Kab.Batu Bara www.batubarakab.go.id, Selasa (3/8), kedatangan TIM BPK RI perwakilan Provsu yaitu dalam rangka pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong Kemandirian Fiskal Daerah pada Pemerintah Kab. Batu Bara yang akan berlangsung selama 25 hari itu.
Dikatakan Bupati, bahwa ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab. Batu Bara dalam meningkatkan PAD, seperti menerapkan sistem aplikasi online (melakukan transaksi pembayaran secara online), dan sistem ini masih dalam proses perbaikan data yang terintegrasi. Namun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam menjalankan pengelolaan PAD tersebut.
“realisasi Penerimaan Pajak Daerah per 1 Januari sampai dengan per 31 Juli 2021 sebesar Rp. 47,743,816,352,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Ungkap Bupati Batu Bara Zahir di depan BPK RI Perwakilan Sumut itu.
Lanjut Bupati, “dengan kedatangan Tim BPK RI, saya berharap OPD Pemkab Batu Bara belajar dan bekerjasama untuk meningkatkan PAD, sehingga Kab. Batu Bara akan menjadi Kabupaten yang Mandiri”, jelas Bupati Zahir.
Kepala BPK RI perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan juga menyampaikan, bahwa pemeriksaan kinerja yang berkaitan dengan PAD adalah untuk mendorong Kemandirian Fiskal di daerah terangnya. Dengan tujuan, pemeriksaan kinerja pengelolaan PAD ini merupakan upaya untuk mengembangkan wilayah, mengurangi kesenjangan, dan menjamin pemerataan, khususnya bagi masyarakat di Kab. Batu Bara.
Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk Pemerintah Pusat.
“pemeriksaan tahap pendahuluan untuk Provinsi Sumatera Utara diambil contoh, yaitu Kab. Batu Bara dan Kab. Tapanuli Selatan”, sebut Eydu.
Untuk itu BPK RI hadir untuk mengajak dan mendampingi Pemerintah Daerah untuk mendorong menuju kemandirian fiskal yang tidak tergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat, tegas Kepala BPK RI Perwakilan Provsu itu.
Dalam acara tersebut, juga turut hadir Sekda Kab. Batu Bara H. Sakti Alam Siregar, Kepala OPD Se-Kab. Batu Bara, Kepala BPK RI Perwakilan Provsu yaitu Eydu Oktain Panjaitan beserta tim. *RI#
