Inimedan.com-Labuhanbatu Besaran anggaran alokasi dana desa ( ADD) dan anggaran Dana Desa ( DD) Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu – Sumatera Utara dengan total keseluruhan Rp2.348.442.000,00.(Dua Miliiar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
Mirisnya,dengan anggaran sebesar itu, Pj Pemerintah Desa Selat Besar hanya menganggarkan biaya pengerjaan infrastruktur sebanyak dua titik dengan besaran anggaran 230 jutaan rupiah.
Akibatnya, Pemerintahan Desa Selat Besar dibawah kepemimpinan Pejabat sementara (Pj) Syahrizal menjadi sorotan dan perbincangan hangat di masyarakat desa.
Issu hangat di desa itu dikarenakan dana desa ( DD) termint awal sudah cair dan anggarannya sudah ditarik dari rekening desa. Tetapi anehnya, hingga saat ini pengerjaan infrastruktur 1 titik pun belum ada dikerjakan oleh pemerintah desa.
“Sudah anggaran infrastrukturnya minim, satu pun belum ada yang dikerjakan.Lalu untuk apa uang ditarik dari rekening tetapi pengerjaan fisik tidak dikerjakan? Ntar uangnya dah habis,”kata sumber warga setempat yang minta tidak ditulis namanya di pemberitaan kepada awak media ini. Jumat,(22/08/2025).
Menurut sumber, besaran anggaran Dana Desa (DD) untuk tahun 2025 saat disampaikan di acara musyawarah desa sebesar Rp Rp1.160.662.000,000 ( Satu miliar Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah ).
“Minim sekali anggaran infrastruktur hanya 230 jutaan. Saya menilai, Pj kades tidak terlalu perduli pembangunan di desa kami. Mungkin karena PJ Kades kami ini bukan warga desa sini,”ucap sumber ketus.
Informasi lain yang diterima dari sumber, Pemerintah Desa Selat Besar hingga saat ini belum juga ada menerima pencairan anggaran alokasi dana desa (ADD) tahap awal dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
“Infonya masalah SILPA, sehingga dana ADD tidak cair hingga saat ini, tetapi kalau itu saya kurang tahu pasti masalah itu.Cuma infonya begitu,”ujar sumber.
Terpisah, Sekretaris Desa Selat Besar Sakinem S,Pd, dikonfirmasi di ruang kerjanya berapa anggaran dana desa yang telah cair, dan mengapa belum ada pengerjaan infrastruktur, Sakinem meminta menanyakan hal itu kepada Hasnaidar kaur keuangan Desa Selat Besar.
“Kalau soal itu tanya aja sama bendahara Pak, soalnya dia yang lebih tahu soal besaran anggaran,”kilah Sakinem terkesan enggan memberikan keterangan.
Kepala Urusan (Kaur) keuangan Desa Selat Besar Hasnaidar akrab disapa Ida, kepada awak media ini di ruangan sekretaris desa, membenarkan anggaran tahap awal dana desa (DD) yang cair tahap awal sudah ditarik dari rekening desa.
“Dana desa tahap awal yang cair sebesar Rp588.000.000,00 juta, sudah kita tarik dari rekening desa. Tetapi masih ada sisa dikit di rekening,”aku Ida yang awalnya tidak mau menyebutkan besaran dana desa yang cair tahap pertama.
Ditanya, mengapa belum ada satu pun infrastruktur yang dikerjakan padahal dana desa sudah ditarik dari rekening desa, Ida berkilah dana yang ditarik untuk membayar guru mengaji, posyandu, biaya pelatihan PKK, biaya untuk perayaan kemerdekaan dan membayar BPJS warga sebanyak 100 orang yang ditanggung oleh pemerintah desa.
Dicecar kembali, selain biaya yang dia sebutkan, apakah dana untuk pengerjaan infrastruktur juga sudah ditarik dari rekening desa ? Jika sudah,lantas mengapa infrastruktur tidak dikerjakan? Ida pun mengakui dana untuk pengerjaan infrastruktur juga sudah ditarik, tetapi semua dana yang ditarik dari rekening desa dipegang oleh PJ Kepala Desa.
Disoal, apakah dirinya tidak dipercaya oleh Pj megang keuangan sesuai dengan tupoksinya? Ida mengaku tidak tahu apa interprestasi PJ kepala desa kepadanya.
“Ya mungkin juga Pak, tetapi biarlah dipegang Pak Pj dana itu, saya hanya tinggal minta kalau ada yang mau dibayarkan,”jawab Ida singkat.
Disoal, mengapa terlalu minim anggaran infrastruktur dari besaran anggaran Rp1,1160,662 M, Ida hanya mengatakan itu hasil musyawarah desa.
“Silahkan bapak minta keterangan dari Ketua BPD dan Pj Kades. Karena itu hasil musdes Pak,”imbuhnya.
Ketika disinggung soal anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap awal tidak dicairkan oleh Pemkab Labuhanbatu, Ida menyebut ada problem soal SILPA dengan Pj Kades sebelumnya.
Dikesempatan itu, Ida mengakui Dana Desa yang sudah cair tahap awal dipakai untuk membayar staff/ pegawai honorer yang sudah 5 bulan belum menerima gaji.
“Kasihan mereka Pak, jadi dana desa sebagian kita pakai untuk membayar gaji pegawai honorer di kantor ini. Cair ADD kita ganti,”terang Ida.
Dijawab awak media ini, apakah karena anggaran tersebut dipakai untuk membayar gaji pegawai honorer sehingga tidak cukup untuk mengerjakan infrastruktur? Ida menyebut dana itu masih cukup untuk pengerjaan infrastruktur.
“Masih cukup Pak, tetapi biar lebih jelas mengapa belum dikerjakan bapak tanyalah kepada Ketua BPD, Kaur Pembangunan dan Pj Kades. Kalau saya kan cuma membayar saja Pak,”kilahnya kembali.
Disoal kembali, jika dana ADD ternyata tidak cair sampai akhir tahun, sedangkan anggaran dana desa (DD) terpakai untuk membayar gaji staff atau pegawai honorer, apakah hal itu tidak melanggar regulasi? Ida mengaku tidak tahu karena itu adalah kebijakan Pj Kades selaku kuasa pengguna anggaran.
“Bapak tanya sajalah ke Pak Pj kades, dia yang punya kebijakan. Nanti besalahan pula aku menjawab. Kayak diperiksa inspektorat aku jadinya,”sahut Ida berlalu pergi ke ruang kerjanya.
Masih di tempat yang sama, Kaur Pembangunan Desa Selat Besar Dirham Nasution ST, membenarkan ada 2 titik pengerjaan infrastruktur yang akan dikerjakan sesuai hasil musyawarah desa.
“Pengerjaan infrastruktur yang akan dilaksanakan di Dusun Selat Cina Bang, berupa perkerasan jalan. Kemudian rabat beton di Dusun Selat Besar,”kata Dirham.
Menjawab awak media ini belum adanya satu pun pengerjaan infrastruktur, Dirham mengatakan, hal disebabkan ada pembangunan Box Culvert di Dusun Selat Cina. Sehingga jalan belum bisa dilintasi untuk angkut material berupa pitrun tanah merah.
“Itulah penyebabnya,”jawab Dirham namun tidak mengetahui pembangunan Box Culvert itu dari dinas mana yang membangun dan tidak tahu berapa anggarannya.
Dijawab, jika itu kendalanya, mengapa tidak didahulukan pengerjaan rabat beton di Dusun Selat Besar, juga siapa yang membuat RAB pengerjaan infrastruktur? Dirham mengaku tidak ada perintah dari Syahrizal selaku Pj Kepala Desa.
“Kalau pengerjaan saya kan hanya menunggu perintah bang. Kalau RAB yang membuat itu pendamping desa bang, karena di desa ini tidak ada kader tekniknya,”paparnya.
Sedangkan soal besaran anggaran instruktur, Dirham mengakui besaran anggaran infrastruktur yang akan dikerjakan sebanyak 2 titik hanya senilai 230 jutaan rupiah.
“Perkerasan jalan Di Dusun Selat Cina akan dikerjakan dengan ukuran panjang 1175 Meter, lebar 2 Meter, ketebalan 0,15 centimeter bersih. Anggaran sebesar Rp 127.719.000, 00,”terang Dirham.
Sedangkan untuk pengerjaan rabat beton di Dusun Selat Besar, sambung Dirham, dengan pagu anggaran Rp,102.281.000. Ada pun ukurannya panjang 150 meter, lebar 2 meter, ketebalan 0,20 centimeter.
Sementara, Pj Kepala Desa Selat Besar Syafrizal yang notabenenya pegawai PPL Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu ditemui di kantornya tidak ada di tempat. Berulangkali dihubungi via seluler, juga tidak berkenan mengangkat panggilan.
Dikonfirmasi via WhatsApp Messenger App, mengapa belum ada pengerjaan infrastruktur dari dana desa tahap awal, apa benar dana ADD tahap awal belum cair dan apa kendalanya, hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, Syahrizal belum juga bersedia memberikan balasan. *Joko W)
#.
