Inimedan.com-Solo | Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya angkat bicara menanggapi isu panas yang menyeret sejumlah tokoh nasional dalam polemik tudingan ijazah palsu, termasuk nama Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Habib Rizieq Shihab.
Dalam pernyataannya di kediamannya yang berlokasi di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (3/4/2026), Jokowi memilih sikap tegas untuk tidak berspekulasi apapun terkait narasi yang beredar luas di masyarakat.
Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terlibat dalam permainan tuduh-menuduh terhadap pihak mana pun dan menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada mekanisme hukum yang sedang berjalan.
“Saya tidak mau berspekulasi dan saya juga tidak mau menuduh siapapun. Biarkan proses hukum dan proses yang lain berjalan apa adanya,” ujar Jokowi.
Ia menekankan keyakinannya bahwa jalur hukum merupakan mekanisme yang paling tepat dan objektif untuk mengungkap fakta-fakta sebenarnya di balik perkara ini.
Ketika disinggung oleh awak media mengenai spekulasi yang menyebut bahwa isu ini muncul dari seseorang bernama Rismon Sianipar, Jokowi enggan memberikan tanggapan yang lebih jauh.
Rismon Sianipar sendiri diketahui merupakan salah satu tersangka dalam perkara tudingan ijazah palsu yang pernah mengajukan restorative justice atau keadilan restoratif.
Jokowi hanya memberikan jawaban yang sangat singkat dan lugas ketika diminta komentarnya mengenai sosok tersebut, “Ya tanyakan ke dia (Rismon).”
Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo kembali menanggapi isu yang menyeret nama mantan rekan seperjuangannya itu dengan tegas membantah kabar yang beredar.
Roy Suryo menyebut bahwa informasi soal penyerahan dana Rp50 miliar ke Polda Metro Jaya adalah hoaks yang sengaja mencatut sejumlah nama besar tokoh nasional seperti Jusuf Kalla, Mahfud MD, hingga Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menilai narasi tersebut tidak berdasar dan menyesatkan, serta diduga sengaja disebarkan oleh akun-akun anonim untuk membangun opini publik dan menggiring narasi tertentu.
Roy bahkan menuding akun-akun abal-abal tersebut memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu dan menurutnya aparat terkait seperti Komdigi dan Cybercrime seharusnya segera bertindak tegas jika masih bersikap netral.
“Akun abal-abal tapi binaan rezim lama, memang sudah sangat keterlaluan,” ujar Roy kepada fajar.co.id pada Rabu (25/3/2026).
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di tengah hiruk-pikuk isu yang dinilainya seperti kisah pewayangan dengan analogi para tuyul dan Sengkuni.
“Bumi gonjang ganjing, langit kerlap kerlip, seharusnya masyarakat bisa waras memaknai arti penyebaran hoax dan pengkhianatan sengkuni ini,” pungkasnya. *di/Rep#
