Inimedan.com-Taput | Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung integrasi dan validasi data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program prioritas nasional.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Lumbantoruan, ST., M.Eng didampingi Kepala Bappelitbangda Kabupaten Tapanuli Utara Kristina Nahampun saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah dan Pembangunan Nasional yang digelar di Hotel Santika Medan,Rabu (12/11/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) dibuka Deputi Bidang Koordinasi Politik Mayjen Heri Wiranto, dan dihadiri para Wakil Kepala Daerah, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai instansi seperti Bappeda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, BPS, dan lembaga terkait se-Sumatera Utara.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Taput menyampaikan pandangan dan inisiatif daerah terkait pemanfaatan data kependudukan dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan pembangunan daerah.
“Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terhadap korelasi antara pemberian bantuan sosial (Bansos) dengan produktivitas masyarakat. Ada kecenderungan bahwa bantuan yang tidak terarah justru menurunkan semangat kerja sebagian penerima,” kata Deni.
Ia menjelaskan, Pemkab Tapanuli Utara telah melakukan langkah inovatif untuk memperkuat akurasi data penerima manfaat mela
lui inovasi “TAPASAHAT” (Tapanuli Utara Peduli Aduan Bansos dan Kesehatan Terpadu), yang memanfaatkan platform WhatsApp dan formulir Google sebagai kanal aduan masyarakat penerima bantuan PKH dan program sosial lainnya.
“Melalui TAPASAHAT, masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan atau laporan terkait penyaluran bantuan sosial. Ini bagian dari upaya kami untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” urainya.
Deni juga menegaskan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan dan penghapusan ego sektoral agar data yang dihasilkan semakin akurat dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap ada kekompakan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dengan demikian, persoalan data penerima manfaat dapat segera diatasi dan pembangunan bisa lebih tepat sasaran,”
Dalam arahannya, Mayjen Heri Wiranto menekankan pentingnya strategi pengelolaan data kependudukan yang akurat di tengah tantangan efisiensi keuangan negara.
“Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dan Sumatera Utara juga termasuk provinsi dengan penduduk terbanyak keempat di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan data yang valid agar program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa bonus demografi di Sumatera Utara—di mana generasi milenial mencapai 25,8 persen dan generasi Z sebesar 27,9 persen—harus dioptimalkan melalui kebijakan berbasis data yang terintegrasi.
Rakor ini menghadirkan lima narasumber utama, yakni perwakilan dari Kemendagri, BPS RI, Kemensos RI, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Dinas PMD dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara.
Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola data kependudukan dan memastikan bahwa setiap program pembangunan berbasis pada data yang valid, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. * le#
