Inimedan.com-Tebingtinggi.
Panen bersama berupa bawang merah dan cabai merah, serta pemberian bantuan bibit dan pakan ikan kepada kelompok budidaya ikan kolam terpal, pemberian bantuan pupuk cair, pestisida dan benih sayuran serta melaksanakan tanam bersama tanaman hortikultura
Perwakilan Bank Indonesia Propsu, Harry Baskoro menyampaikan secara tahunan, perekonomian Sumut mencatat penurunan pertumbuhan -1,07% yang dibanding dengan tahun 2019 sangat berbeda yang tumbuh sebesar 5,22%. Namun lapangan usaha (sektor) pertanian dapat tumbuh positif. Oleh sebab itu sektor pertanian perlu menjadi perhatian bersama untuk peningkatan ekonomi Sumut ditengah kegiatan vaksinasi yang masih berjalan, jelasnya. 
Sedang Adri Nasution Kasi Tanaman Obat dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dinas TPH Sumut terus mengucurkan bantuan untuk Kota Tebingtinggi baik itu cabe merah, bawang merah, jagung dan komoditi lainnya.
Pada Tahun 2020 kemarin kita alokasikan bawang merah seluas 9 hektare dimana kita bagi dalam beberapa tahapan. Untuk cabe merah dialokasikan sekitar 5 hektare. Dengan adanya bantuan dari provinsi marilah kita sama-sama tingkatkan produksi bawang merah serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kota Tebingtinggi, kata Adri.
Sementara, Sekdako Tebingtinggi M.Dimiyati menyampaikan terima kasih kepada Bank Indonesia dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut.
Sekda juga menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam sektor pertanian di Kota Tebingtinggi saat ini adalah lahan pertanian yang mengalami penyusutan, sehingga dibutuhkan strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau provinsi.
“Lahan pertanian di kota Tebing Tinggi secara existing hari ke hari, tahun ke tahun mengalami penyusutan, sementara sektor pertanian masih menjadi sektor andalan oleh pemerintah. Oleh karena itu bagaimanapun strateginya, OPD Teknis dalam hal ini DKPP harus dapat lebih optimal, bagaimana mencapai target-target yang telah ditetapkan pemerintah pusat ataupun provinsi.” jelas Sekdako.*Zul#
