Inimedan.com-Langkat
Gonjang-ganjing terkait protes dan unjuk rasa warga Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai karena tidak transparannya Pemerintah Desa Sendang Rejo saat pembagian bantuan Covid masih terus berlanjut. Bahkan, Kepala Desa Sendang Rejo, Neddi. S dikabarkan telah melaporkan warganya sendiri, Bayu Prayoga ke Polres Binjai, karena dianggap dialah provokatornya hingga terjadilah aksi unjuk rasa warga Ke rumah Neddi dan ke kantor Camat Binjai, beberapa waktu yang lalu.
Sayang, Neddi tidak bisa dikonfirmasi ulang, karena ketika beberapa kali diajak ketemu dia selalu mengelak, sangat tidak bersahabat.
Akibatnya, tidak diketahui sudah sampai sejauh mana pengaduan tersebut diproses di Polres Binjai. Sedangkan Bayu Prayoga ketika ditanya, mengaku tidak tahu.
” Ya, katanya begitu, tapi saya tidak tahu kebenarannya, ” ujarnya saat dikonfirmasi Inimedan. Com, di rumahnya, Selasa (16/6), didampingi kakaknya, Susanti.
Namun, Bayu menyayangkan sikap Neddi yang telah menuduhnya sebagai provokator.
” Ya, apa gak malu dia, melaporkan warganya sendiri, yang hanya mau meminta keterbukaan (transparansi),” ujarnya.
Lalu, mengenai video yang katanya telah melecehkan Neddi, karena sebagai kepala desa Neddi dibentak-bentak, dipelototi dan dibilang pengecut karena tak berani menemui warga, Bayu pun meluruskan. Katanya, dia tidak ada membentak Neddi, apalagi memplototinya.
” Ah, itu kan bisa-bisa dia saja, bang. Mana ada saya pelototi, apalagi saya bentak-bentak dia. Cuma suara saya memang keras, namanya juga unjuk rasa, ” ujarnya.
Lalu, mengenai tidak ada pemberitahuan sebelumnya, Susanti pun membantahnya. Katanya, mereka sudah membetitahukan hal itu kepada Kadusnya.
” Wah, kami bukan provokator, bang. Kami cuma minta agar mereka transparan, siapa saja sih penerima bantuan BST, BLT DD dan sembako Covid, apa benar tidak tumpang tindih, apa benar sudah tepat sasaran. Janganlah karena dikritisi kami terus dituding pembangkang dan provokator. Kalau dari awal mereka terbuka (transparan) kan tidak ribut. Namun, mereka memang tidak transparan. Saat diminta datanya, ada saja alasan mereka. Kami ini kan masyarakat, kami juga berhak untuk mengetahui hal itu dan kami juga berhak untuk mengawasi. Janganlah kami terus dibodoh-bodohi seperti ini. Dari awal kami juga sudah memberitahukan akan datang ke kantor desa kepada Kadus, tapi kata Kadus hari ini Kades tidak bisa, jadi besok saja. Ya, makanya bukan hari itu, tapi besoknya kami langsung datang, ” ujarnya.
Sebagai gambaran Susanti pun mengambil contoh. Kalau kita mau jujur, apakah tidak
seharusnya yang dapat bantuan itu tertera atas nama suaminya sebagai kepala keluarga? Lalu, kenapa ada yang keluar atas nama istrinya, kecuali dia memang seorang janda ?
Selain itu, Susanti pun menambahkan, saat unjuk rasa di kantor Camat, warga kembali bertanya, kenapa pihak Desa dan Kecamatan tidak berani transparan ? Saat itu Camat menegaskan tidak transparan karena takut ribut.
” Kata Camat, bukannya kami tak mau transparan. Takutnya kalau transparan, banyak warga yang ribut. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalau tidak transparan sudah pasti tidak ribut ? Buktinya ya ini, masyarakat ribut karena mereka tidak transparan,” ujarnya.
Makanya, tambah Susanti, Pemerintah tegaslah dan jangan malu untuk meminta maaf. Janganlah hanya masyarakat kecil dan bodoh seperti kami ini yang disalahkan.
” Katanya lagi, terkait data, bukan kesalahan desa, sebab mereka hanya mengusulkan saja. Keputusan akhir ada di tangan Dinas Sosial Kabupaten, Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial. Apa lagi, semua itu katanya berdasarkan data tahun 2015. Kalau berdasarkan data 2015, kenapa yang baru pindah ada yang dapat, ” ujarnya lagi sambil tersenyum sinis.
Lalu, terkait Musdeskhus untuk menentukan siapa saja warga yang berhak mendapatkan bantuan BLT DD, bagaimana warga tahu, yang diundang kan cuma Kadus dan beberapa orang tokoh masyarakat.
” Maunya ya banyaklah warga yang diundang, jangan cuma 1-2 orang saja. Lalu, kalau ada warga yang bingung dan ingin tahu, ya harus mereka jelaskan, jangan diam saja. Itulah salahnya, kalau ada yang bertanya, mereka tak mau menjelaskannya secara detail. Lalu, kalau ada yang bertanya dan minta kejelasan, langsung dicap provokator dan pembangkang. Bagaimana masyarakat kita mau maju dan cerdas kalau begini, ” ujarnya lagi dengan nada yang kecewa. (BD)
