Inimedan.com-Medan.
Warga di Kota Medan ternyata masih kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan (adminduk) dan mendapatkan pasilitas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Hal ini terungkap dalam Reses I tahun 2019 Anggota DPRD Medan, H. Ilhmasyah, SH, yang dilangsungkan di Jalan Sunggal, Lk VII Serba Setia, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (16/02).
Ada sejumlah faktor yang membuat warga sulit mengurus administrasi kependudukan dan mendapatkan JKN-KIS, diantaranya kurangnya informasi yang diterima. “Untuk pembuatan KK dan KTP ataupun Akte Kelahiran, kadang kami harus bolak balik karena syarat yang belum lengkap,” ungkap Tati warga Medan Sunggal.
Begitu juga soal JKN-KIS, informasi yang didapatkan warga kadang berbeda-beda. “Kami kadang bingung, katanya ada yang harus melalui ini, ada yang harus melalui itu. Ada juga yang bilang kalau mau cepat pakai sorong (uang-red),” ungkapnya.
Warga mengharapkan ada solusi dari permasalahan ini, dimana warga di Kota Medan semuanya tidak melek teknologi. “Warga ini kan tidak semua pintar, tidak semua bisa dan tidak semua faham dengan kondisi sekarang yang katanya serba komputer. Kami mohon penjelasan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Medan H. Ilhamsyah, SH, mendorong aparat pemerintah dan BPJS menyampaikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada warga. “Ini adalah masukan dari warga. Dan ini sangat penting, dimana ini membuktikan jika informasi tentang program pemerintah tidak seluruhnya didapatkan warga,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Ilhamsyah juga meminta pemerintah melakukan terobosan dan mencari formula baru dalam penyampaian informasi, sehingga masyarakat di kawasan pinggiran khususnya, bisa benar-benar mendapatkan informasi langsung dari aparatur pemerintah.
“Kebanyakan warga mendapatkan informasi dari mulut ke mulut dan itu memungkinkan adanya informasi yang berkurang dan informasi yang bertambah,” jelas politisi Golkar dapil lima Kota Medan ini seraya mengatakan permasalahan itu yang memicu tidak sinkronnya informasi.
Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah keluhan diantaranya masalah drainase dan jalan yang luput dari perhatian Pemko Medan. (di)
