Inimedan.com-Medan.
Anggota DPRD Kota Medan, Herri Zulkarnain, melaksanakan Reses I Tahun 2019 di kawasan Kecamatan Medan Barat, tepatnya di lapangan depan kantor camat, Jalan Bilal, Jumat (15/2).
Dalam reses itu, Tami, salah seorang kepala lingkungan (kepling) di Kelurahan Silalas, Medan Barat, mengeluhkan masih ada warga miskin belum mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan. Untuk itu, diharapkan dapat dibantu sehingga menjadi peserta.
“Masih ada warga kami yang miskin belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan gratis. Makanya, diharapkan bisa dibantu untuk mendapatkan itu,” ujarnya.
Tak jauh beda disampaikan Saputra, kepling di Kelurahan Karang Berombak. Bahkan, dia sempat menyindir oknum anggota dewan bagi-bagi kartu BPJS Kesehatan gratis kepada warga.
“Kami bingung juga, kok anggota dewan bagi-bagi kartu BPJS Kesehatan gratis, apa memang itu bagian dari tugasnya? Padahal, warga kami yang miskin masih ada yang belum mendapatkannya,” ucapnya.
Menjawab itu, anggota DPRD Medan, Herri Zulkarnain, menyampaikan bahwa dirinya siap memperjuangkan warga miskin dan tidak mampu berobat yang belum mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Kita akan perjuangkan warga miskin untuk mendapatkan haknya, karena memang sudah alokasikan anggaran untuk itu,” kata Herri.
Oleh karenanya, Herri melanjutkan, kepada warga miskin yang belum tertampung tersebut diminta menyerahkan data dan kelengkapan berkas. Seperti, surat keterangan miskin sehingga bisa diajukan menjadi peserta BPJS Kesehatan gratis.
Terkait bagi-bagi kartu BPJS Kesehatan gratis, anggota dewan dari Partai Demokrat ini menyebutkan bahwa hal itu memang bagian dari tugas. Artinya, bagaimana warga miskin yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan gratis mendapatkan fasilitas tersebut.
“Jadi, memang diperjuangkan karena amanah dan tugas wakil rakyat. Jangan pula ada warga miskin dan tidak mampu berobat, tidak mendapat fasilitas tersebut. Apalagi, tahun ini Pemko Medan menambah anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan karena masih banyak warga miskin tidak memiliki jaminan kesehatan,” ungkapnya.
Herri menuturkan, tahun ini alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan ditambah sekitar Rp21,5 miliar untuk 75 ribu jiwa. Jadi, bila ditotal bantuan anggaran untuk jaminan kesehatan yang dialokasikan dari APBD Kota Medan 2019 mencapai Rp111,5 miliar.
Selain persoalan BPJS Kesehatan gratis, pada reses tersebut warga juga mengeluhkan masalah infrastruktur. Seperti, yang disampaikan Nasir, warga Jalan Sekata, Medan Barat. Pasalnya, di kawasan tempat tinggalnya butuh perbaikan jalan dan juga diaspal.
“Jalanannya memang harus diperbaiki karena mulai rusak dan belum diaspal. Kalau hujan, jalanan becek dan air tergenang,” sebutnya.
Tak hanya itu, sambungnya, butuh juga Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) karena pada malam hari jalannya gelap. “Jadi, dimohonkan agar diberikan penerangan sekitar empat atau lima lampu,” cetusnya.
Menanggapi keluhan warga soal infrastruktur, Herri meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Medan untuk segera menindaklanjutinya. Sedangkan terkait LPJU, Herri akan berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Medan.
“Perbaikan jalan dan lampu jalan, saya akan menghubungi langsung kepala dinasnya untuk meminta segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (di)
