Inimedan.com-Sumbar | Percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok dan Kota Solok kini difokuskan pada pelaksanaan proyek infrastruktur, pemenuhan kebutuhan hunian tetap, pengendalian banjir, serta penyelamatan 115 hektare sawahmterdampak. Penyelesaian berbagai program tersebut terus dipacu agar anggaran yang telah tersedia segera menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prioritas itu mengemuka dalam monitoring dan evaluasi khusus yang
dilaksanakan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
(Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di Kabupaten Solok dan Kota Solok,
Sumatera Barat, Kamis (13/8/2026). Tim yang dipimpin Kepala Posko
Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono meninjau
sejumlah lokasi terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah,
Forkopimda, BPBD, dan organisasi perangkat daerah teknis.
Di Kabupaten Solok, pemerintah daerah telah memperoleh dukungan Transfer
ke Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar. Realisasi bidang kesehatan menjadi
yang tertinggi dengan capaian 91 persen dari alokasi lebih dari Rp6
miliar, disusul bidang ekonomi sebesar 57 persen dari alokasi Rp45
miliar. Namun, realisasi bidang pendidikan baru sekitar 6–7 persen dari
alokasi lebih dari Rp3 miliar, sedangkan bidang infrastruktur baru
mencapai 6,7 persen dari alokasi lebih dari Rp88 miliar.
Rendahnya realisasi anggaran infrastruktur disebabkan proses penyesuaian
harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang belum tuntas
sehingga pelaksanaan lelang dan pekerjaan fisik tertahan. Satgas PRR
mendorong Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan tenggat penyelesaian
dokumen tersebut agar seluruh kegiatan dapat segera masuk ke Sistem
Pengadaan Secara Elektronik.
“Penyesuaian harga satuan dan RAB harus segera dituntaskan. Sisa waktu
tahun anggaran perlu dimanfaatkan secara disiplin karena anggaran
infrastruktur ini berkaitan langsung dengan pemulihan konektivitas dan
pelayanan masyarakat. Kami mendorong proyek segera masuk tahap pengadaan
agar manfaatnya cepat dirasakan warga,” kata Wahyu.
Satgas PRR juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan relokasi 259
keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat di Kabupaten Solok. Saat
ini, kuota awal pembangunan hunian tetap baru mencakup 60 unit. Pemkab
Solok didorong segera menuntaskan pengajuan penambahan kuota sebanyak
199 unit kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),
sekaligus mempercepat legalitas pemanfaatan 50 unit Rusun Nelayan di
Nagari Muaro Pingai bagi masyarakat terdampak.
Selain hunian, penanganan sedimentasi dan material kayu sisa galodo di
Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih, perlu diperkuat untuk mencegah
luapan air kembali merusak lahan pertanian warga. Satgas PRR akan
mengoordinasikan dukungan alat berat dengan Kementerian Pekerjaan Umum,
sedangkan pemerintah daerah melanjutkan pembersihan sungai, normalisasi
darurat, serta penyediaan jembatan transisi di Nagari Muaro Pingai.
Di Kota Solok, banjir bandang dan longsor pada November 2025 berdampak
terhadap 2.978 keluarga atau 9.375 jiwa di sembilan kelurahan. Bencana
juga merusak sekitar 14 kilometer badan jalan, empat ruas sungai, 11
titik jaringan irigasi, 292 fasilitas UMKM, satu koperasi, serta empat
sistem penyediaan air minum. Sebagai bagian dari penanganan permanen,
proyek pengendalian banjir dan normalisasi Batang Gawan serta Batang
Lembang senilai Rp170 miliar kini telah memasuki tahapan tender tahun
jamak.
Penanganan 115 hektare sawah terdampak menjadi salah satu agenda
mendesak karena kerusakan tanggul, sedimentasi, sampah, dan terbatasnya
akses alat berat mengganggu pasokan air ke lahan pertanian. Satgas PRR
bersama Pemerintah Kota Solok mengoordinasikan pompanisasi darurat,
sedangkan dukungan bibit cadangan dan pompa berskala besar akan
dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian untuk mencegah gagal
panen.
Satgas PRR akan melanjutkan asistensi kepada pemerintah daerah dan
mengawal konsolidasi dengan Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pertanian. *di/r#
