Percakapan pribadi melalui WhatsApp, Telegram, Instagram, atau aplikasi pesan lainnya sering dianggap sebagai ruang yang aman karena hanya melibatkan orang-orang tertentu. Namun persoalan berubah ketika salah satu pihak mengambil screenshot percakapan kemudian menyebarkannya ke media sosial, grup, atau pihak lain. Terlebih penyebaran tersebut dilakukan dengan tujuan mempermalukan orang yang terdapat dalam percakapan.
Harus dilihat isi percakapan, informasi apa yang disebarkan, kepada siapa disebarkan, maksud penyebarannya, serta kerugian yang ditimbulkan. Hukum tidak melarang setiap orang menunjukkan screenshot kepada pihak lain. Screenshot bahkan dapat digunakan sebagai bukti ketika seseorang hendak melaporkan penipuan, ancaman, pelecehan, atau perbuatan melawan hukum. Persoalannya menjadi berbeda ketika percakapan pribadi sengaja diumbar kepada publik bukan untuk mencari perlindungan hukum, melainkan untuk merusak reputasi atau mempermalukan seseorang.
Pasca diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, ketentuan pencemaran nama baik elektronik dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak lagi berlaku. UU Nomor 1 Tahun 2024 sendiri menentukan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku sampai diberlakukannya KUHP Nasional.
Saat ini persoalan pencemaran nama baik melalui media elektronik dibaca melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 433 KUHP mengatur pencemaran terhadap orang yang dilakukan dengan menyerang kehormatan atau nama baik melalui tuduhan mengenai suatu hal dengan maksud agar diketahui umum. Apabila dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan atau dipertunjukkan di tempat umum, perbuatan tersebut dapat menjadi pencemaran tertulis. Pasal 441 kemudian menentukan bahwa pidana untuk tindak pidana penghinaan dalam Pasal 433 sampai Pasal 439 dapat ditambah sepertiga jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.
Maka, menyebarkan screenshot ke Instagram, TikTok, Facebook, grup besar, atau media digital lainnya dapat mempunyai konsekuensi berbeda dibandingkan sebatas menunjukkan screenshot tersebut kepada pengacara, polisi, atasan, atau pihak yang memang berkepentingan.
Namun tidak setiap penyebaran percakapan yang membuat seseorang malu otomatis merupakan pencemaran nama baik. Pasal 433 mempunyai unsur yang harus dipenuhi, antara lain adanya serangan terhadap kehormatan atau nama baik melalui tuduhan mengenai suatu hal serta adanya maksud agar hal tersebut diketahui umum. KUHP juga menegaskan bahwa pencemaran tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.
Perbedaannya dapat terlihat dari contoh sederhana.
Seseorang menerima pesan berisi ancaman dari orang lain. Ia kemudian menyerahkan screenshot tersebut kepada polisi sebagai bukti laporan. Tindakan ini tentu berbeda dengan mengunggah seluruh isi percakapan ke media sosial disertai kalimat, “lihat kelakuan orang ini, sebarkan supaya semua orang tahu”, dengan maksud mempermalukannya.
Tujuan dan konteks penyebaran menjadi penting.
Selain persoalan pencemaran nama baik, screenshot percakapan pribadi juga dapat mengandung data pribadi. Nama lengkap, nomor telepon, foto, alamat, informasi pekerjaan, bahkan berbagai informasi lain yang memungkinkan seseorang diidentifikasi dapat termasuk dalam cakupan data pribadi menurut UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Pasal 65 UU Pelindungan Data Pribadi melarang seseorang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Pasal 67 ayat (2) memberikan ancaman pidana paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar rupiah terhadap pengungkapan data pribadi secara sengaja dan melawan hukum yang memenuhi unsur ketentuan tersebut.
Ketentuan ini tidak berarti setiap kali seseorang meneruskan sebuah chat otomatis melakukan tindak pidana pelindungan data pribadi. Harus dilihat terlebih dahulu apakah screenshot tersebut memang mengandung data pribadi, apakah pengungkapan dilakukan secara melawan hukum, serta bagaimana konteks dan dasar penggunaannya. Tetapi aturan tersebut memberikan satu pesan penting dimana menerima suatu informasi secara pribadi tidak selalu berarti kita bebas menyebarkannya kepada siapa saja.
Seseorang mungkin memang menjadi salah satu pihak dalam percakapan. Namun di dalam chat tersebut dapat terdapat informasi pribadi milik lawan bicara atau bahkan informasi mengenai orang ketiga. Masalahnya menjadi semakin serius ketika screenshot diedit atau dipotong sehingga konteks percakapan berubah.
Bayangkan jika percakapan terdiri atas sepuluh pesan, tetapi hanya dua pesan tertentu yang diunggah sehingga menimbulkan kesan seolah-olah seseorang mengatakan sesuatu yang sangat berbeda dari konteks sebenarnya. Secara sosial, kerusakannya bisa sangat besar. Orang yang membaca unggahan hanya melihat potongan percakapan dan kemudian membuat kesimpulan terhadap reputasi seseorang.
Dalam sengketa hukum, keaslian dan keutuhan konteks seperti ini dapat menjadi penting. Screenshot tidak boleh otomatis dianggap menggambarkan keseluruhan keadaan hanya karena secara visual terlihat meyakinkan.
Ada pula perbedaan antara membuka percakapan untuk membela diri dengan membuka percakapan untuk mempermalukan. Misalnya saja jika seseorang dituduh melakukan sesuatu di media sosial dan kemudian menampilkan bagian percakapan yang relevan untuk menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Dalam keadaan tertentu, tindakan seperti itu dapat berkaitan dengan pembelaan diri yang memang diakui KUHP. Tetapi membuka seluruh percakapan pribadi, termasuk informasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan tuduhan, dapat menimbulkan persoalan yang berbeda.
Selain jalur pidana, pihak yang merasa dirugikan juga dapat mempertimbangkan jalur perdata apabila penyebaran tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian. Persoalannya kemudian dapat menyangkut kerugian materiil maupun kerugian terhadap kehormatan atau reputasi, dengan tetap bergantung pada pembuktian masing-masing kasus.
KUHP juga menempatkan pencemaran sebagai delik aduan. Pasal 440 menyatakan tindak pidana sebagaimana antara lain diatur dalam Pasal 433 dan Pasal 434 tidak dituntut apabila tidak terdapat pengaduan dari korban. Korban mempunyai posisi penting dalam menentukan apakah persoalan tersebut dibawa ke proses pidana. Oleh sebab itu, ketika screenshot percakapan pribadi disebarkan, korban sebaiknya tidak terburu-buru hanya membalas dengan unggahan lain.
Lebih baik dokumentasikan terlebih dahulu unggahan yang beredar. Simpan screenshot, tautan, tanggal publikasi, akun yang mengunggah, serta siapa saja yang menerima atau menyebarkannya apabila dapat diketahui. Jika terdapat konten yang merugikan, korban dapat meminta penghapusan, mengajukan keberatan kepada platform, atau meminta bantuan hukum untuk menilai apakah unsur pelanggaran pidana, pelindungan data pribadi, atau perbuatan melawan hukum memang terpenuhi.
Di sisi lain, orang yang hendak menyebarkan screenshot sebaiknya juga bertanya kepada dirinya sendiri, apa tujuan saya menyebarkan ini?
Jika tujuannya melapor, kirimkan kepada pihak yang berwenang. Jika untuk meminta nasihat, tunjukkan secara terbatas kepada orang yang memang perlu mengetahui. Jika untuk membela diri, tampilkan informasi seperlunya. Tetapi jika satu-satunya tujuan adalah membuat seseorang dihujat oleh publik, mempermalukan mantan pasangan, membuka aib teman, atau membuat orang lain kehilangan reputasinya, risiko hukumnya tentu menjadi jauh lebih besar.
Era digital membuat tindakan yang dahulu hanya berupa pertengkaran antara dua orang dapat berubah menjadi konsumsi ribuan orang dalam hitungan menit. Sekali screenshot tersebar, salinannya dapat terus beredar meskipun unggahan pertama sudah dihapus.
Percakapan pribadi memang dapat menjadi bukti ketika kita membutuhkan perlindungan hukum. Namun ketika percakapan tersebut dipublikasikan semata-mata untuk mempermalukan orang lain, persoalannya dapat bergerak dari konflik pribadi menjadi persoalan pidana, pelindungan data pribadi, dan tanggung jawab perdata.
Penulis : Esti Aryani, S.H, M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta





