Inimedan.com-Sumatera | Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana. Melalui penyelarasan data, pembagian peran, dan koordinasi yang terpadu, setiap program pemerintah maupun mitra diharapkan saling melengkapi sehingga pemulihan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi dan audiensi antara
Satgas PRR dengan Yayasan Kitabisa di Posko Nasional Satgas PRR,
Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/7/2026). Pertemuan tersebut
menjadi forum sinkronisasi program dan pertukaran data guna memastikan
pelaksanaan kegiatan pemerintah serta inisiatif filantropi berjalan
selaras dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat terdampak.
Dalam kesempatan itu, Yayasan Kitabisa memaparkan pengalaman sebagai
platform penggalangan dana digital yang telah memfasilitasi donasi lebih
dari Rp6 triliun. Untuk penanganan bencana di Aceh, yayasan tersebut
telah menghimpun dana sekitar Rp74 miliar dengan dukungan lebih dari
2.000 fundraiser dan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN) dalam penyediaan dapur umum serta layanan air bersih.
Selain itu, melalui program Ekspedisi Kitabisa, yayasan menjalankan
berbagai kegiatan pemulihan, antara lain penyediaan air bersih, layanan
psikososial, edukasi kebencanaan, pembangunan ruang komunal, sekolah,
serta rencana pembangunan empat jembatan di sejumlah wilayah prioritas.
Yayasan juga memiliki dukungan armada operasional berupa ambulans,
kendaraan pendukung, serta jejaring key opinion leader untuk memperluas
edukasi dan informasi kepada masyarakat.
Ketua Tim Data Posko Satgas PRR Kolonel Inf. Tamimi Hendra Kesuma
mengatakan Satgas PRR mendorong seluruh mitra pembangunan menyelaraskan
program dengan pemerintah agar setiap intervensi saling menguatkan dan
tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan di lapangan.
Satgas PRR juga mengarahkan agar prioritas program bersama tetap
difokuskan pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, termasuk
pembangunan hunian tetap (huntap) dan infrastruktur seperti jembatan
yang spesifikasinya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pendekatan
tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan
kualitas layanan bagi masyarakat terdampak.
Sebagai tindak lanjut, Satgas PRR bersama Yayasan Kitabisa akan
melakukan koordinasi lanjutan melalui para koordinator wilayah untuk
menyinkronkan data lokasi serta rencana pelaksanaan program. Langkah ini
dilakukan agar seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan
saling melengkapi dengan program yang telah maupun sedang dilaksanakan
pemerintah.
“Koordinasi lanjutan dengan korwil dan PIC wilayah akan dilakukan untuk
menyinkronkan data lokasi serta kebutuhan di lapangan agar pelaksanaan
program dapat berjalan selaras dengan program pemerintah daerah maupun
kementerian dan lembaga,” tulis Tamimi dalam laporan kegiatannya.
Pada tahap awal, Yayasan Kitabisa akan memfokuskan pelaksanaan program
di wilayah Aceh, ltermasuk Desa Sikundo, Kecamatan Ceureumen, Kabupaten
Aceh Barat. Selain melakukan pemetaan ulang terhadap rencana kegiatan,
yayasan juga akan mengoptimalkan armada pendukung untuk memperkuat
pelaksanaan program pemulihan di lapangan.
Kolaborasi antara pemerintah, elemen masyarakat sipil, dunia usaha, dan
akademisi merupakan bagian penting dalam mempercepat rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana. Melalui koordinasi yang kuat, penyelarasan
data yang akurat, serta pembagian peran yang jelas, setiap program
diharapkan saling memperkuat sehingga pemulihan berlangsung lebih cepat,
tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.*di/Rel#
