Inimedan.com- Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan yang diajukan oleh dua warga negara terkait usulan pelarangan keluarga sedarah presiden dan wakil presiden untuk maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
Putusan yang diambil lembaga peradilan konstitusi tersebut dinilai oleh analis politik Adi Prayitno akan terus memicu perdebatan panjang di ruang publik.
Adi menyebut perkara ini sangat menarik karena menyentuh dua sisi kepentingan sekaligus, yakni kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan kekuasaan serta upaya perlindungan hak politik warga negara.
Menurut pandangan Adi, para pemohon menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan usulan konkret agar keluarga inti dari presiden dan wakil presiden dilarang mengikuti kontestasi pemilihan presiden.
Alasan utama yang dikemukakan adalah keberadaan keluarga penguasa dalam arena pemilu berpotensi menimbulkan praktik penyalahgunaan kewenangan.
Namun demikian, gugatan tersebut akhirnya ditolak oleh MK karena dinilai memiliki argumentasi hukum yang tidak jelas dan kabur.
“Argumentasi termasuk juga struktur argumen yang diajukan oleh dua warga negara tersebut dianggap ambigu,” ujar Adi Prayitno di kanal YouTube pribadinya.
Adi menilai bahwa putusan MK ini membuat publik kembali mengingat dinamika panas Pilpres 2024, ketika anggota keluarga presiden ikut ambil bagian dalam kontestasi nasional.
Pada masa itu, muncul kekhawatiran yang meluas bahwa kebijakan pemerintah bisa secara tidak adil menguntungkan kandidat tertentu dan merugikan pesaing lainnya.
Menurut pengamatannya, memori politik tersebut masih sangat kuat tertanam sehingga isu dinasti politik selalu menjadi topik yang sensitif untuk dibahas.
Di sisi lain, Adi juga menilai bahwa pelarangan terhadap keluarga pejabat untuk maju dalam pemilu berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental demokrasi.
Sebab, konstitusi secara tegas memberikan hak kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum.
Ia menegaskan bahwa status seseorang sebagai anak, istri, suami, atau kerabat dari pejabat publik tidak otomatis menghapus hak politik melekat pada dirinya.
Adi menilai solusi utama untuk mengatasi masalah ini bukanlah dengan melarang keluarga pejabat maju, melainkan dengan memastikan kompetisi berjalan secara adil dan bebas dari intervensi kekuasaan.
Ia menekankan bahwa pejabat publik tidak boleh menggunakan kebijakan negara, bantuan sosial, atau regulasi untuk memenangkan keluarga sendiri.
“Yang paling penting harus dijaga adalah etika politik,” tegas Adi dalam analisisnya.
Menurut dia, publik tidak akan mempersoalkan keluarga pejabat ikut pemilu selama prosesnya berjalan secara fair, terbuka, dan tidak memanfaatkan kekuasaan yang melekat.
Adi berharap ke depan akan muncul lebih banyak negarawan yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan keluarga semata.
Ia menilai jabatan publik seharusnya digunakan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, bukan sebagai alat untuk memperkuat dinasti politik keluarga.*di/rep#
