Inimedan.com-Jakarta | Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu, SH, MH, dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Koordinator Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) masa bhakti 2025-2030, dilaksanakan di Putri Agung Grand Sahid Jaya Hotel Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat, Kamis (17/07/2025).
Pengukuhan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tito Karnavian, sekaligus memandu pengucapan janji jabatan bagi seluruh pengurus terpilih.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Susunan Pengurus APKASI masa bhakti 2025–2030 oleh Sekretaris Jenderal APKASI Joune J.E Ganda, SE (Bupati) Minahasa Utara.
Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat, ditandai dengan pembacaan naskah pengukuhan oleh Mendagri dan penyerahan Pataka APKASI kepada Ketua Umum APKASI terpilih, Bursah Zarnubi, serta penandatanganan Berita Acara pengukuhan.
Mendagri Tito Karnavian, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada para pengurus APKASI Periode 2025-2030 yang telah dikukuhkan. Dan sembari mengingatkan bahwa komitmen dan integritas dalam menjalankan roda organisasi sangatlah penting.
Lanjutnya mengatakan, bahwa peran strategis APKASI dalam memperkuat daya saing daerah, terutama dalam mendukung terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia sangat perlu ditingkatkan, ucapnya.
Sementara itu Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi SE menjelaskan, “Kabupaten adalah ujung tombak sekaligus garda terdepan untuk mendorong perubahan dan percepatan pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing”, katanya.
Disela-sela usai acara pengukuhan, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengungkapkan, bahwa otonomi daerah itu tidak lagi dimaknai sebagai sebuah keniscayaan yang harus dijalankan. Tetapi suatu perjalanan otonomi daerah telah banyak mengalami distorsi.
Dijelaskannya, saat ini beberapa kewenangan daerah Kabupaten/Kota itu sudah banyak ditarik ke pusat. “Baik itu di laut, di hutan, galian tambang dan lainnya. Sementara yang terdampak adalah daerah dan masyarakat”, jelasnya.
Dicontohkannya, seperti persoalan ilegal fishing yang berdampak langsung terhadap penghasilan masyarakat nelayan kecil. Begitu juga dengan pembalakan hutan atau penebangan ilegal dan banyak lagi persoalan lainnya.
“Artinya, kalau menurut saya, hari ini otonomi daerah itu benar-benar sudah dipretelin. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota itu tidak lagi memiliki kewenangan”, ungkap Bupati Tapteng.
Disamping itu tentang pengangkatan pejabat-pejabat daerah, itu semuanya harus menunggu persetujuan teknis dari pusat. Sementara ada hal penting yang harus secepatnya dilakukan. Nah itu, selalu benturannya di situ.
Melalui APKASI ini, diharapkan menjadi garda terdepan untuk menyuarakan aspirasi Kepala Daerah, terutama tentang otonomi dan kewenangan daerah yang seluas-luasnya.
Dan Ketua Umum APKASI Bapak Bursah Zarnubi (Bupati Lahat) sudah menyampaikan bahwa APKASI merupakan institusi strategis sebagai instrumen mengintensifkan dan mengefektifkan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999.
“APKASI bukan hal baru, bukan sesuatu hal yang tidak penting, tapi memang direncanakan oleh pemerintah untuk mengawal pelaksanaan otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia”, ucapnya.
Turut hadir Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. *Tetty#
Bupati Tapteng Foto Bersama dengan Pengurus APKASI periode 2025-2030 usai acara pengukuhan. *Foto/IMC/Tetty#
