Inimedan.com-Jakarta | Pemerintah menuntaskan penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi
wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera
Barat. Hingga 4 Mei 2026, total tambahan TKD sebesar Rp10,65 triliun
telah cair 100 persen dan menjadi dorongan signifikan bagi percepatan
pemulihan pascabencana di tiga provinsi terdampak.
Penyaluran TKD dilakukan secara bertahap untuk memastikan percepatan
likuiditas di daerah. Tahap pertama sebesar 40 persen atau Rp4,38
triliun telah disalurkan pada 27 Februari 2026. Tahap kedua sebesar 30
persen atau Rp3,19 triliun menyusul pada 31 Maret 2026. Sementara tahap
ketiga sebesar 30 persen atau Rp3,06 triliun disalurkan pada 4 Mei 2026.
Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga
pemerintah daerah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di
lapangan.
Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah
terdampak memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Secara agregat, Provinsi Aceh menerima tambahan TKD sebesar Rp1,65
triliun, Sumatera Utara sebesar Rp6,35 triliun, dan Sumatera Barat
sebesar Rp2,63 triliun. Seluruhnya telah tersalurkan penuh hingga ke
pemerintah kabupaten/kota, mencakup tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Untuk Aceh, sebanyak 8 kabupaten/kota yang terdampak parah juga
mendapatkan tambahan sebesar Rp287 miliar dari mekanisme hibah yang
disalurkan sejumlah kabupaten/kota di Sumut dan Sumbar.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR)
Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan kebijakan
tambahan TKD ini merupakan langkah strategis yang diambil Presiden
Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan berjalan cepat dan merata di
seluruh wilayah terdampak.
“Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan
tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp10,6 triliun. Ini untuk memastikan
pemulihan berjalan cepat dan merata,” ujar Tito di Medan, Sumatera
Utara, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan
kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah tidak hanya menyasar daerah yang
terdampak langsung, tetapi seluruh daerah dalam satu provinsi agar
proses pemulihan dapat berjalan lebih terintegrasi.
“Kalau hanya daerah terdampak saja angkanya sekitar Rp8 triliun, tapi
Presiden memutuskan semuanya diberikan. Ini bentuk keberpihakan terhadap
percepatan pemulihan,” tambahnya.
Tito menegaskan dampak penyaluran TKD sudah mulai terlihat di lapangan.
Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan kini kembali beroperasi
secara fungsional, distribusi logistik tidak lagi mengalami hambatan,
serta layanan dasar masyarakat seperti listrik, BBM, dan aktivitas pasar
rakyat telah kembali berjalan di sebagian besar wilayah.
“Per hari ini kami melihat sebagian besar sudah normal secara
fungsional. Jalan bisa dilewati, logistik tidak ada masalah, listrik dan
pasar juga sudah berjalan,” jelasnya.
Dengan dukungan fiskal yang telah tersalurkan secara penuh, pemerintah
daerah kini berada pada fase percepatan pemulihan yang lebih masif.
Pembangunan hunian tetap, pemulihan fasilitas publik, hingga penguatan
ekonomi masyarakat terdampak dipastikan berjalan lebih cepat seiring
tersedianya anggaran yang memadai.*di/r#
